PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM GANTI KERUGIAN OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG

ABSTRAK Asuransi kendaraan bernotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Dalam pelaksanannya tidak jarang menimbulkan masalah yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip itikad baik, sebagaimana dalam Pasal 251 KUHD. Pembahasan seperti kasus yang terjadi antara pada PT Asuransi Astra Buana dengan tertanggung. Bagaimana pengaturan mengenai prinsip itikad baik dalam ganti rugi yang diberikan oleh PT Asuransi Astra Buana kepada tertanggung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran prinsip itikad baik atau tidak merupakan pokok permasalahan yang dibahas.  Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa pengaturan prinsip itikad baik yang terdapat pada Pasal 251 KUHD mengandung kelemahan karena hanya ditujukan kepada sitertanggung, sehingga penanggung tidak membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung dengan alasan tertanggung melanggar Prinsip Itikad Baik, dan tindakan yang dilakukan oleh tertanggung tidak melanggar prinsip itikad baik, sebagaimana diatur pada  Pasal 251 KUHD, karena hasil putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Kasasi, bahwa pihak penanggung harus mengganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung, karena tertanggung dapat membuktikan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tidak dalam keadaan disewakan secara komersil.