Javascript must be enabled to continue!
Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan di Indonesia dan Singapura
View through CrossRef
This research discusses the comparison of sanctions for liability for the crime of rape between the Indonesian Criminal Code and Singapore's Penal Code 1871. In the Indonesian Criminal Code, rape is regulated in Article 473, while in the Singapore Penal Code, rape is regulated in Article 375. This research uses normative analysis and comparative analysis methods. The results of the research show that there are differences in sanctions for responsibility for the crime of rape between the Indonesian Criminal Code and the Singapore Penal Code. The Indonesian Criminal Code regulates criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 12 years and a maximum of 15 years if rape of a child or serious injury results, while the Singapore Penal Code regulates prison sanctions of 8 years to 20 years plus a minimum caning sentence of 12 lashes. This research also shows that there are differences in the definition of rape between the Indonesian Criminal Code and the Singapore Penal Code.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan di Indonesia dan Singapura
Description:
This research discusses the comparison of sanctions for liability for the crime of rape between the Indonesian Criminal Code and Singapore's Penal Code 1871.
In the Indonesian Criminal Code, rape is regulated in Article 473, while in the Singapore Penal Code, rape is regulated in Article 375.
This research uses normative analysis and comparative analysis methods.
The results of the research show that there are differences in sanctions for responsibility for the crime of rape between the Indonesian Criminal Code and the Singapore Penal Code.
The Indonesian Criminal Code regulates criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 12 years and a maximum of 15 years if rape of a child or serious injury results, while the Singapore Penal Code regulates prison sanctions of 8 years to 20 years plus a minimum caning sentence of 12 lashes.
This research also shows that there are differences in the definition of rape between the Indonesian Criminal Code and the Singapore Penal Code.
Related Results
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MORALITAS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MORALITAS
Darurat tindak pidana perkosaan menjadi perhatian bahwa harus dicari penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan. Terjadinya tindak pidana perkosaan di tengah masyarakat m...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Pendahuluan: Indonesia setelah amanden UUD 1945 yang ke empat, menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara konsisten. Pada sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksek...
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura
Pendahuluan: Indonesia setelah amanden UUD 1945 yang ke empat, menerapkan sistem pemerintahan presidensial secara konsisten. Pada sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksek...
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
sonyaairinibatubara@unprim...
Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Telekomunikasi Pasca UU Cipta Kerja
Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Telekomunikasi Pasca UU Cipta Kerja
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tolok ukur pengenaan sanksiadministrasi dan sanksi pidana dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPerppu No....

