Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen

View through CrossRef
Standard clauses in consumer protection are terms or conditions unilaterally determined by business actors. Standard clauses are regulated in Article 18 of the Consumer Protection Act. Understanding standard clauses is essential for consumers and business actors, so legal counseling is needed to increase awareness and understanding for consumers and business actors. The Consumer Protection Act does not prohibit the inclusion of standard clauses in agreement documents between consumers and business actors. The Consumer Protection Act only prohibits the inclusion of standard clauses contrary to Article 18, paragraphs (1) (2) of the Consumer Protection Act. Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Act determines that the standard clause that contradicts Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act is declared null and void. In addition, the legal consequences for business actors for the inclusion of standard clauses that are contrary to Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Act are threatened with imprisonment for a maximum of five years or a maximum fine of two billion. In including standard clauses in documents or agreements with consumers, business actors must pay attention to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Act. This legal counseling activity increases the awareness and understanding of consumers and business actors regarding standard clauses based on consumer protection laws, which can ultimately realize consumer protection.
Title: Penyuluhan Hukum Mengenai Larangan Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha dalam Rangka Mewujudkan Pelindungan Konsumen
Description:
Standard clauses in consumer protection are terms or conditions unilaterally determined by business actors.
Standard clauses are regulated in Article 18 of the Consumer Protection Act.
Understanding standard clauses is essential for consumers and business actors, so legal counseling is needed to increase awareness and understanding for consumers and business actors.
The Consumer Protection Act does not prohibit the inclusion of standard clauses in agreement documents between consumers and business actors.
The Consumer Protection Act only prohibits the inclusion of standard clauses contrary to Article 18, paragraphs (1) (2) of the Consumer Protection Act.
Article 18 paragraph (3) of the Consumer Protection Act determines that the standard clause that contradicts Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act is declared null and void.
In addition, the legal consequences for business actors for the inclusion of standard clauses that are contrary to Article 18 paragraph (1), (2) of the Consumer Protection Act based on Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Act are threatened with imprisonment for a maximum of five years or a maximum fine of two billion.
In including standard clauses in documents or agreements with consumers, business actors must pay attention to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Act.
This legal counseling activity increases the awareness and understanding of consumers and business actors regarding standard clauses based on consumer protection laws, which can ultimately realize consumer protection.

Related Results

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
Pemahaman akan hak-hak konsumen memegang peranan penting dalam pelindungan terhadap konsumen. Perlunya peningkatan pemahaman hak-hak konsumen, melalui kegiatan pengabdian pada masy...
Penyuluhan Hukum Tentang Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat
Penyuluhan Hukum Tentang Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat
Pengetahuan akan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelaku UMKM menjadi fondasi dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan. Ketika pelaku usaha memahami dan memathui...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE
Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENGGANTIAN LABEL PRODUK MAKANAN IMPOR KADALUARSA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik penggantian label produk makanan impor yang telah melewati tanggal kedaluwarsa,...
PERAN PEMERINTAH DAN MODAL SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA
PERAN PEMERINTAH DAN MODAL SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA
Kesejahteraan individu merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu sedangkan kesejahteraan masyarakat merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh semu...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Pendampingan Kewirausahaan Berbasis Digital Dan Penggunaan Bahasa Inggris Untuk Pelaku Usaha Pemula
Pendampingan Kewirausahaan Berbasis Digital Dan Penggunaan Bahasa Inggris Untuk Pelaku Usaha Pemula
Penggunaan Bahasa Inggris di era globalisasi semakin dibutuhkan sebagai alat komunikasi oleh para pelaku usaha yang masih pemula untuk pengembangan dan pemasaran usahanya. Dengan d...

Back to Top