Proses Hukum Pisahan Harta Perkawinan Campuran berdasar Perjanjian Perkawinan

Penelitian ini mengkaji norma Pemisahan Harta dalam KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian kawin. Dengan rumusan masalah yaitu: pertama Bagaimana Pelaksanaan Pisah Harta Perkawinan Campura yang diatur KUH Perdata Dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015? kedua Apa Fungsi Hukum Pemisahan Harta Perkawinan Campuran Setelah Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan?. Metode dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, Melalui pendekatan Pendektan Undang-Undang (statute approach), dan dianalisis menggunakan metode kualiatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pisah Harta Perkawinan Campura yang diatur KUH Perdata Dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu perkawinan campuran dengan status pemisahan harta selama perkawinan, ketentuan pasal 139 KUH Perdata menjelaskan dapat dilaksanakan sebelum perkawinan Sedangkan pelaksanaan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 para pihak dengan status perkawinan campuran antara warga negara asing (WNA) dan warga negara indonesia (WNI) dapat menungkan kehendaknya dalam perjanjian perkawinan baik dilaksanakan sebelum waktu perkawinan ataupun selama ikatan perkawinan telah berlangsung. Fungsi pemisahan harta perkawinan campuran melalui Perjanjian Perkawinan agar dapat memberikan Perlindungan hukum atas status kepemilikan harta benda dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia