Javascript must be enabled to continue!
Analisa Yuridis Penunjukan Pejabat Wali Kota Sukabumi pada Masa Transisi Pemilu Serentak Nasional pada Tahun 2024
View through CrossRef
Simultaneous regional elections resulted in the vacancy of leaders in various cities, including the city of sukabumi, therefore the appointment of officials (Pj) to fill the vacancy of the position of regional head of the city mayor until the election of regional heads in the simultaneous regional elections in 2024. however, the appointment of PJ is problematic because it is not in line with the spirit of democracy. This research examines and analyzes related to the appointment of the PJ of the mayor of Sukabumi which is not in line with the principles of democracy, therefore the researcher raises the formulation of the problem among them. First, is the appointment of the acting mayor of Sukabumi in accordance with the principles of democracy? Second, whether the appointment of the acting mayor of the city of Sukabumi is in accordance with the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XIX/2021 and MKRI Decision Number 15/PUU- XX/2022. This research uses an analytical descriptive method with a normative juridical approach, in which data and information are analyzed normatively. The results showed that the appointment of the Pj mayor of Sukabumi did not involve the DPRD as a representation of the people of Sukabumi so that it can be said that it does not fulfill the principles of democracy and heed the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XIX/2021 and MKRI Decision Number 15/PUU- XX/2022 which mandates the making of implementing regulations to make PJ appointments without heeding the principles of democracy which are the spirit of the struggle of the Indonesian nation and the people of the city of Sukabumi.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Analisa Yuridis Penunjukan Pejabat Wali Kota Sukabumi pada Masa Transisi Pemilu Serentak Nasional pada Tahun 2024
Description:
Simultaneous regional elections resulted in the vacancy of leaders in various cities, including the city of sukabumi, therefore the appointment of officials (Pj) to fill the vacancy of the position of regional head of the city mayor until the election of regional heads in the simultaneous regional elections in 2024.
however, the appointment of PJ is problematic because it is not in line with the spirit of democracy.
This research examines and analyzes related to the appointment of the PJ of the mayor of Sukabumi which is not in line with the principles of democracy, therefore the researcher raises the formulation of the problem among them.
First, is the appointment of the acting mayor of Sukabumi in accordance with the principles of democracy? Second, whether the appointment of the acting mayor of the city of Sukabumi is in accordance with the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XIX/2021 and MKRI Decision Number 15/PUU- XX/2022.
This research uses an analytical descriptive method with a normative juridical approach, in which data and information are analyzed normatively.
The results showed that the appointment of the Pj mayor of Sukabumi did not involve the DPRD as a representation of the people of Sukabumi so that it can be said that it does not fulfill the principles of democracy and heed the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XIX/2021 and MKRI Decision Number 15/PUU- XX/2022 which mandates the making of implementing regulations to make PJ appointments without heeding the principles of democracy which are the spirit of the struggle of the Indonesian nation and the people of the city of Sukabumi.
Related Results
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume Tentang Pemilihan Umum dan Partai Politik1. Pemilihan UmumPeluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politikINTISARIPemilihan Umum 2019 adalah pemilihan leg...
Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil
Analisis Komparasi Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Antara Indonesia Dan Brazil
Penelitian ini membahas tentang efektivitas penyelenggaraan pemilu serentak antara Indonesia dan Brazil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggara...
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
Resume partai politik dan pemilihan umum“Partai politik dan sistem pemilu” Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang...
Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019
Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019
Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersam...
Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam
Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam
Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru da...
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tind...
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA
Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai da...
Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak
Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak
Dimulai dari 2019 pemilu serentak diadakan di Indonesia yakni antara legislatif dan eksekutif dipilih oleh masyarakat secara bersamaan. Keberadaan ketentuan Presidential threshold ...

