ANALISIS YURIDIS TENTANG EKSISTENSI PENERAPAN HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BATAM

Permasalahan tentang Keberadaan Permohonan Hak Guna Bangunan di Kota Batam hampir sering tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Hak Guna Bangunan pada dasarnya telah digunakan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Tanah Hak. Namun dalam implementasi yang dilakukan masih banyak yang tidak sesuai, masih banyak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum memahami penggunaan Hak Guna Bangunan, bagaimana memperoleh Hak Guna Bangunan Hak. Salah satu faktor atau pengaruhnya adalah kurangnya pengawasan pemerintah, kurangnya sosialisasi dan peran pemerintah dalam memastikan efektivitas dan evaluasi pelaksanaan Hak Guna Bangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keberadaan dan efektifitasnya pelaksanaan Hak Guna Bangunan di Kota Batam, seperti pelaksanaan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, meningkatkan pengawasan penggunaan Hak Guna Bangunan, dan peran aktif Pemerintah dalam pelaksanaannya Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan aplikasi tersebut Hak Guna Bangunan (HGB) di Kota Batam dalam memahami cara memperoleh Hak Guna Usaha Membangun dan bagaimana Hak Guna Bangunan dapat menjadi Hak Milik dalam artian hukum dan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen terkait Hak Guna Bangunan di Kota Batam, bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, tesis dan dokumen resmi lainnya.