Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Peran TNI dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia

View through CrossRef
Wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.  Wilayah ini sangat rawan terjadinya berbagai pelanggaran batas wilayah. TNI sebagai alat pertahanan negara wajib melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan. Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS merupakan satuan TNI AD yang diberikan tugas untuk mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dengan wilayah penugasan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, mulai 1 Maret 2019–30 November 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori peran, dimana peran terbagi menjadi peran aktif dan peran partisipatif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia diwujudkan dengan peran aktif dan peran partisipatif. Peran aktif berupa pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman militer dan non-militer, seperti pengamanan patok batas, pengamanan yang dilakukan satgas pamtas terhadap kejahatan transnasional, illegal logging, illegal mining, kejahatan narkoba, penyelundupan barang. Peran partisipatif berupa kegiatan sosial kemanusiaan (civic mission) yang dilakukan satgas pamtas dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang infrastruktur, sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Kata kunci: peran, TNI, perbatasan darat, Indonesia-Malaysia The land border between Indonesia and Malaysia is in the Province of West Kalimantan, East Kalimantan, and North Kalimantan. This region is very prone to various violations of territorial boundaries. The Indonesian Military  as a means of national defense is obliged to carry out security against border areas. The task force of Raider Infantry Battalion 301/PKS is an army unit assigned to secure the Indonesia-Malaysia land border area, with assignment areas in West Kalimantan Province, specifically in Sanggau, Sintang, and Kapuas Hulu Regencies, starting March 1, 2019-30 November 2019. The purpose of this study is to analyze the role of the  task force of Raider Infantry Battalion in securing the Indonesia-Malaysia land border area. The theoretical framework used is role theory, where roles are divided into active roles and participatory roles. The study was conducted using qualitative methods, through data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies. The results showed that the role of the  task force of Raider Infantry Battalion 301/ PKS in securing the Indonesia-Malaysia land border area was realized with an active and participatory role. An active role in the form of securing border areas from military and non-military threats, such as security carried out by the task force for transnational crime, illegal logging, illegal mining, drug crimes, smuggling of goods. Participatory role in the form of humanitarian social activities (civic mission) carried out by the task force in the field of education, health sector, social field, and infrastructure, so it is very much felt by the people in the border areas. Keywords: border, Indonesian military, role, Indonesia-Malaysia
Title: Peran TNI dalam Mengamankan Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia
Description:
Wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara.
  Wilayah ini sangat rawan terjadinya berbagai pelanggaran batas wilayah.
TNI sebagai alat pertahanan negara wajib melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan.
Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS merupakan satuan TNI AD yang diberikan tugas untuk mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dengan wilayah penugasan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu, mulai 1 Maret 2019–30 November 2019.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia.
Kerangka teoritis yang digunakan adalah teori peran, dimana peran terbagi menjadi peran aktif dan peran partisipatif.
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satgas Pamtas Yonif Raider 301/PKS dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia diwujudkan dengan peran aktif dan peran partisipatif.
Peran aktif berupa pengamanan wilayah perbatasan dari ancaman militer dan non-militer, seperti pengamanan patok batas, pengamanan yang dilakukan satgas pamtas terhadap kejahatan transnasional, illegal logging, illegal mining, kejahatan narkoba, penyelundupan barang.
Peran partisipatif berupa kegiatan sosial kemanusiaan (civic mission) yang dilakukan satgas pamtas dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang infrastruktur, sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan.
Kata kunci: peran, TNI, perbatasan darat, Indonesia-Malaysia The land border between Indonesia and Malaysia is in the Province of West Kalimantan, East Kalimantan, and North Kalimantan.
This region is very prone to various violations of territorial boundaries.
The Indonesian Military  as a means of national defense is obliged to carry out security against border areas.
The task force of Raider Infantry Battalion 301/PKS is an army unit assigned to secure the Indonesia-Malaysia land border area, with assignment areas in West Kalimantan Province, specifically in Sanggau, Sintang, and Kapuas Hulu Regencies, starting March 1, 2019-30 November 2019.
The purpose of this study is to analyze the role of the  task force of Raider Infantry Battalion in securing the Indonesia-Malaysia land border area.
The theoretical framework used is role theory, where roles are divided into active roles and participatory roles.
The study was conducted using qualitative methods, through data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation studies.
The results showed that the role of the  task force of Raider Infantry Battalion 301/ PKS in securing the Indonesia-Malaysia land border area was realized with an active and participatory role.
An active role in the form of securing border areas from military and non-military threats, such as security carried out by the task force for transnational crime, illegal logging, illegal mining, drug crimes, smuggling of goods.
Participatory role in the form of humanitarian social activities (civic mission) carried out by the task force in the field of education, health sector, social field, and infrastructure, so it is very much felt by the people in the border areas.
Keywords: border, Indonesian military, role, Indonesia-Malaysia.

Related Results

Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia
Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia
Pemerintah Indonesia melakukan kembali pengembangan di wilayah perbatasan, salah satu wilayah perbatasan yang di fokuskan pengembangannya adalah Kalimantan Utara. Wilayah perbatasa...
Increased troponin I blood level and in-hospital outcome across successive COVID-19 waves
Increased troponin I blood level and in-hospital outcome across successive COVID-19 waves
Abstract Introduction Troponin I blood level (TnI) is often elevated in patients hospitalized due to COVID-19, and high TnI is a...
Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah
Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah
Ketika daerah perbatasan belum mampu menjadi beranda dan etalase estetis bagi suatu negara, pembangunan daerah perbatasan layak menjadi sebuah isu strategis yang perlu diprioritask...
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumbe...
Sosialisasi UU TNI dalam Upaya Menghadapi Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Akuntabilitas Integritas dan Meritokrasi TNI
Sosialisasi UU TNI dalam Upaya Menghadapi Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Akuntabilitas Integritas dan Meritokrasi TNI
Currently, public trust in the Indonesian National Army (TNI) is decreasing, especially due to issues of accountability, integrity, and meritocracy. In this uncertain situation, th...
Conference Committee
Conference Committee
Abstract Advisory Committee Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, MA. (Hasanuddin University, Indonesia) Prof. Dr. Ir....
MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN MELALUI AGAMA PADA MASYARAKAT PERBATASAN DI SEBATIK TENGAH
MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN MELALUI AGAMA PADA MASYARAKAT PERBATASAN DI SEBATIK TENGAH
<p class="06AbstrakIndonesia">Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan peran sumber daya keagamaan dalam membangun semangat kebangsaan pada warga negara Indonesia yang bermukim ...

Back to Top