Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

View through CrossRef
This research examines village financial management in Bluri Village based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Bluri Village, Solokuro District, Lamongan Regency. The aim of this research is to determine the implementation of village financial management. This research method uses descriptive qualitative, the researcher uses a case study approach in Bluri Village, where the research informants are village officials. Observation, interviews, and document study are the data collection methods used in this research. Data analysis includes data organization, which is done by organizing the data that has been collected during the research so that it is neater. The conclusion of this research is that the implementation of village financial management in Bluri Village is broadly in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes, although there are several things that are still not in accordance with the target time.
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang
Title: Implementasi PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
Description:
This research examines village financial management in Bluri Village based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Bluri Village, Solokuro District, Lamongan Regency.
The aim of this research is to determine the implementation of village financial management.
This research method uses descriptive qualitative, the researcher uses a case study approach in Bluri Village, where the research informants are village officials.
Observation, interviews, and document study are the data collection methods used in this research.
Data analysis includes data organization, which is done by organizing the data that has been collected during the research so that it is neater.
The conclusion of this research is that the implementation of village financial management in Bluri Village is broadly in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes, although there are several things that are still not in accordance with the target time.

Related Results

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Strategi Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Aktif Wali Murid di MTs Ihyaul Ulum Bluri Solokuro Lamongan
Strategi Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Aktif Wali Murid di MTs Ihyaul Ulum Bluri Solokuro Lamongan
The public relations strategy in increasing the active participation of parents is one way to foster and develop a harmonious relationship between the school and the parents. MTs. ...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015  Alok...
KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENATAAN DESA
KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENATAAN DESA
<p>Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Penataan desa me...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipa...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIGI LANDU KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PERIGI LANDU KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS
Pemilihan Kepala Desa dapat diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non administratif, baik tunggal maupun lebih dari satu orang calo...

Back to Top