Asset Confiscation in Corruption Cases through Plea Bargaining System: Should Indonesia Learn From Nigeria?

Plea bargaining system is a procedure of bargaining for punishment between the prosecutor and the suspect or defendant on the basis of an admission of guilt from the latter party. This system leads to recovering the assets due to the lengthy period for asset confiscation process. This study aims to investigate the urgency of the plea bargaining system to be applied in confiscating the assets of perpetrators of corruption and the idea of its application in criminal procedural law in Indonesia. This is a doctrinal legal research focusing on the use of the statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that plea bargaining system serves the values of justice and increase the effectiveness of the performance of judges and courts. The goal is to prevent more expenses and to be much less time consuming. Confiscation of assets in plea bargain can be carried out by using the bargaining of facts with confiscation of assets of the criminal confiscation (conviction) with an admission of guilt from the perpetrator to be able to negotiate the said assets. The said type is meant to reduce the facts regarding the assets that will be confiscated, thus the facts that have been presented by the prosecutor do not need to be presented at trial. In the future, the reform of the criminal case settlement process needs to be paid more attention to so that it focuses on recovering the assets from perpetrators of criminal acts of corruption.Keywords: Asset confiscation, Plea bargaining system, Corruption. AbstrakSistem plea bargaining adalah prosedur tawar-menawar untuk hukuman antara jaksa dan tersangka atau terdakwa atas dasar pengakuan bersalah dari pihak yang terakhir. Sistem ini mengarah pada pemulihan aset karena jangka waktu yang panjang untuk proses penyitaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki urgensi penerapan plea bargaining system dalam penyitaan aset pelaku korupsi dan gagasan penerapannya dalam hukum acara pidana di Indonesia. Ini adalah penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada penggunaan pendekatan hukum, konseptual, dan komparatif. Temuan menunjukkan bahwa sistem plea bargaining melayani nilai-nilai keadilan dan meningkatkan efektivitas kinerja hakim dan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencegah lebih banyak biaya dan menjadi jauh lebih sedikit memakan waktu. Penyitaan aset dalam plea bargain dapat dilakukan dengan menggunakan tawar-menawar fakta dengan penyitaan aset pelaku pidana penyitaan (vonis) dengan pengakuan bersalah dari pelaku untuk dapat menegosiasikan aset tersebut. Jenis tersebut dimaksudkan untuk mengurangi fakta bahwa ada harta yang nantinya akan disita, sehingga fakta yang telah disampaikan oleh jaksa tidak perlu disampaikan di persidangan. Ke depan, reformasi proses penyelesaian perkara pidana perlu lebih diperhatikan sehingga berfokus pada pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata kunci: Penyitaan aset, sistem plea bargaining, Korupsi.