Kajian hukum terhadap tempat penahanan anak yang berkonflik dengan hukum

Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Mahkamah Syariah Idi dalam perkara Nomor 3/JN-Anak/2023/MS.Idi tertanggal 21 September 2023 dengan amar putusan “Menjatuhkan ‘Uqubat terhadap Anak MH dengan ‘Uqubat Ta’zir penjara selama 30 (tiga puluh) bulan pada Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Idi dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan”. Artinya narapidana anak tersebut menjalani sisa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi selama 26 (dua puluh enam) bulan penjara, karena selama proses pemeriksaan perkara anak tersebut telah di tahan selama 4 (empat) bulan. Narapidana anak ditempatkan bersamaan dengan narapidana dewasa pada kamar 02 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Pelaksanaan Penahanan Terhadap Narapidana Anak di Lapas Kelas II B Idi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena narapidana anak di tahan dalam ruangan yang sama dengan narapidana dewasa. kajian hukum penahanan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang satukan dengan tahanan dewasa akan berdampak secara hukum yaitu Tidak Terlaksanakan Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Lapas Kelas II B Idi yaitu Secara hukum, anak tidak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang tersebut dalam perundang-undangan, dan menimbulkan dampka phisik dan mental karena anak tersebut di datukan dengan narapidana dewasa.