PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PREFERENCE DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 695 K/PDT/2021)

Hak tanggungan mulai diberlakukan untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan adalah maksud perlindungan dari undang-undang hak tanggungan, melalui pembuktian sertifikat hak tanggungan, namun muncul kondisi dimana hak tanggungan kemungkinan harus dihapus. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum kepada Bank Rakyat Indonesia selaku kreditur preference dan bagaimana putusan hakim dalam perkara debitur wanprestasi dalam Putusan Nomor 695 K/Pdt/2021. Metode penelitian ini termasuk yuridis normatif yang sifatnya deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasannya ialah perlindungan hukum kepada BRI selaku kreditur preference diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan menghukum Halim Perdamaian dan Serli Sonata untuk membayar tunggakan pokok fasilitas kredit perbulan September 2019 adalah sebesar Rp1.320.590.708,00. Kesimpulannya ialah perlindungan hukum kepada kreditur diberikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6, Pasal 20 dan Pasal 21 dan dalam Putusan Nomor 695 K/Pdt/2021, hakim menolak gugatan para penggugat terhadap debitur wanprestasi, mengizinkan eksekusi lelang atas objek sengketa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah, dan memerintahkan pembayaran tunggakan pokok dan bunga oleh debitur kepada PT. BRI, serta menghukum pemohon kasasi membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 500.000,00.