PENGAWASAN PENGGUNAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Sistem pengawasan sangat menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agarpengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifikbaik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Karena hal-hal seperti memberlakukan prinsip“pengawasan umum” pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandiriandaerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin sempit kemandirian daerah. Makinsempit kemandirian makin terbatas otonomi. Keuangan daerah adalah kemampuanpemerintahan daerah untuk mengelola, mulai merencanakan, melaksanakan, mengawasi,mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannyadalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yangdiwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dasar hukumkeuangan daerah dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke-3) yaitubunyinya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuanganNegara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan dalam penggunaan keuangan daerah sangatlah penting mengingat bahwa daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat sebagai pusat kontol terhadap pelaksanaan otonomi tersebut. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa campur tangan pemerintah pusat harus berdasarkan pada ketentuan dari UU yang talah ditetapkan sehingga menghindarkan dari konflik yang mengancam stabilitas Negara kesatuan.