Strategi Agen Transfer Kebijakan Tingkat Lokal Menuju Kota Layak Anak

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) telah berjalan hampir dua dekade. Namun problematika anak di daerah semakin beragam dan meningkat. Prostitusi anak merajalela, angka stunting masih sangat tinggi, angka putussekolah bertambah disaat pandemi covid-19, menjamurnya anak jalanan, peningkatan pelecehan seksual anak, problem belajar daring dan lain-lain.Penelitian ini bertujuan untuk menggali apakah agen lokal memahami akan transferabilitas kebijakan KLA sehingga tidak bisa optimal mengimplementasikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Mengingat KLA ini adalah kebijakan yang ditransferkan atas ratifikasi Konvensi Hak Anak. Sehingga untuk memenuhituntutan itu membuat agen lokal tidak memiliki kemampuan membangun sistem yang langsung menuntaskan problem anak yang sebenarnya di lapangan.Inventarisasi agen lokal dilakukan dalam fenomena transfer kebijakan yang terlibat dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pontianak. Dengan kerangka teori transfer kebijakan (Dolowitz and Marsh, 1999), memperdalam pengetahuan agen lokal tentang transferabilitas dari kebijakan tersebut baik dari sisi keuntungan, kesesuaian, kompleksitas dan kebijakan masa lalu (Sobari, 2011). Selain itu studi ini mengungkap kemampuan agen lokal untuk meakukan strategi dalam transfer kebijakan sebagaimana teori yang diungkap Mauricio I.Dussauge-Laguna (2019).Penelitian Kualitatif ini menggunakan metode studi kasus. Sumber data dari dokumentasi, arsip dan wawancara terstruktur untuk mengadaptasi kerangka kerja policy transfer. Fokus penelitian adalah menggali perspektif dan pergerakan ide oleh agen KLA di daerah. Penelitian ini memperkuat teori transfer kebijakan yang fenomenanya bisa menjelaskan kemampuan agen lokal yang tidak resisten terhadap kebijakan yang berasal dari dunia internasional dikarenakan pengaruh dan penilaian agen domestik yang menjadi penghubung agen global di pemerintah pusat. Maka secara empiris, diperlukan penguatan agen lokal untuk menguasai strategi pengembangan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan kolaboratif dalam menggambar kebijakan. Baik dengan strategi konseptual, peningkatan kapasitas, fine-tuning dan persuasi.