PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SANGGAU

Abstract This study focuses on the implementation of communal land registration of indigenous communities and government efforts in protecting customary land registration, especially in Sanggau Regency. This study is a juridical-empirical or non-doctrinal study, with a socio-legal approach. The results of the study indicate that the implementation of communal land registration of indigenous communities in Sanggau Regency is carried out based on existing regulations. The government's efforts to protect customary land registration of indigenous communities in Sanggau Regency are indicated by the strong political will of the Sanggau Regency Government with the existence of Sanggau Regency Regional Regulation No. 1 of 2017 concerning Recognition and Protection of Indigenous Communities and several Decrees of the Sanggau Regent and efforts from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency to conduct socialization, coordination and spatial and field checks to ensure that communal land of indigenous communities is clear and clean to be registered. Keywords: Communal land; Indigenous communities; Legal protection Abstrak Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dan upaya pemerintah dalam perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal, dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau ditunjukkan dengan adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta beberapa Keputusan Bupati Sanggau serta upaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sosialisasi, koordinasi hingga pengecekan secara spasial dan lapangan untuk memastikan tanah ulayat masyarakat hukum adat secara jelas dan pasti dapat didaftarkan. Kata Kunci: Masyarakat hukum adat; Perlindungan hukum; Tanah ulayat