Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian
View through CrossRef
AbstractBefore the civil cases be decided in District Court, the judge will ask the parties to do conciliation first. If the parties agree to do conciliation, then a written Acta van Dading, containing the matters agreed by the parties, will be formed. Later, the deed will be strengthened into a Reconciliation Verdict which is binding and can be executed. Acta van Dading, because it contains executive power, can be followed up with the issuance of an Execution Order, if one of the parties didn’t carry out the contents of the decision. However, in reality it is possible that something that was agreed upon in the Acta van Dading, which would then be executed, turned out to be detrimental to a well-intentioned buyer, who entitled to that thing. This study aims to answer what forms of legal protection can be given to well-intentioned buyer of land rights, who is harmed by Execution Order based on Acta Van Dading. From the results of the study, it can be concluded that to defend his/her right, a well-intentioned third party can file a derden verzet against the daading verdict that detriment him/her and can also file a tort lawsuit to get a compensation.Keywords: Acta van Dading; Execution Order; Reconciliation Verdict; Well-Intentioned Buyer; Derden Verzet.
AbstrakPada prinsipnya, dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, sebelum sengketa itu diputus, hakim akan mengusahakan perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu. Apabila para pihak setuju untuk berdamai, maka akan dibentuk Acta van Dading secara tertulis yang berisi hal-hal yang disetujui para pihak demi selesainya sengketa. Kemudian, terhadap akta tersebut akan dikuatkan menjadi Putusan Perdamaian, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan eksekutorial. Terhadap Acta van Dading tersebut karena didalamnya terdapat kekuatan eksekutorial, tentunya dapat ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Penetapan Eksekusi, jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Namun, dalam prakteknya bisa saja suatu hal yang diperjanjikan di dalam Acta van Dading, yang mana selanjutnya akan dieksekusi itu, ternyata merugikan pihak ketiga atau pembeli bertikad baik yang sesungguhnya berhak atas objek yang diperjanjikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bentuk perlindungan hukum seperti apakah yang dapat diberikan kepada pembeli hak atas tanah yang bertikad baik yang mengalami kerugian akibat Penetapan Eksekusi berdasarkan Acta Van Dading. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan haknya ini, pihak ketiga tersebut dapat melakukan upaya perlawanan (derden verzet) terhadap putusan daading yang merugikannya dan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum untuk memperoleh ganti kerugian.Kata Kunci: Acta van Dading; Putusan Perdamaian; Penetapan Eksekusi; Pembeli Beritikad Baik; Derden Verzet.
Title: Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian
Description:
AbstractBefore the civil cases be decided in District Court, the judge will ask the parties to do conciliation first.
If the parties agree to do conciliation, then a written Acta van Dading, containing the matters agreed by the parties, will be formed.
Later, the deed will be strengthened into a Reconciliation Verdict which is binding and can be executed.
Acta van Dading, because it contains executive power, can be followed up with the issuance of an Execution Order, if one of the parties didn’t carry out the contents of the decision.
However, in reality it is possible that something that was agreed upon in the Acta van Dading, which would then be executed, turned out to be detrimental to a well-intentioned buyer, who entitled to that thing.
This study aims to answer what forms of legal protection can be given to well-intentioned buyer of land rights, who is harmed by Execution Order based on Acta Van Dading.
From the results of the study, it can be concluded that to defend his/her right, a well-intentioned third party can file a derden verzet against the daading verdict that detriment him/her and can also file a tort lawsuit to get a compensation.
Keywords: Acta van Dading; Execution Order; Reconciliation Verdict; Well-Intentioned Buyer; Derden Verzet.
AbstrakPada prinsipnya, dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, sebelum sengketa itu diputus, hakim akan mengusahakan perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu.
Apabila para pihak setuju untuk berdamai, maka akan dibentuk Acta van Dading secara tertulis yang berisi hal-hal yang disetujui para pihak demi selesainya sengketa.
Kemudian, terhadap akta tersebut akan dikuatkan menjadi Putusan Perdamaian, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan eksekutorial.
Terhadap Acta van Dading tersebut karena didalamnya terdapat kekuatan eksekutorial, tentunya dapat ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Penetapan Eksekusi, jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi putusan tersebut.
Namun, dalam prakteknya bisa saja suatu hal yang diperjanjikan di dalam Acta van Dading, yang mana selanjutnya akan dieksekusi itu, ternyata merugikan pihak ketiga atau pembeli bertikad baik yang sesungguhnya berhak atas objek yang diperjanjikan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bentuk perlindungan hukum seperti apakah yang dapat diberikan kepada pembeli hak atas tanah yang bertikad baik yang mengalami kerugian akibat Penetapan Eksekusi berdasarkan Acta Van Dading.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan haknya ini, pihak ketiga tersebut dapat melakukan upaya perlawanan (derden verzet) terhadap putusan daading yang merugikannya dan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum untuk memperoleh ganti kerugian.
Kata Kunci: Acta van Dading; Putusan Perdamaian; Penetapan Eksekusi; Pembeli Beritikad Baik; Derden Verzet.
Related Results
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN
Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah dari pihak penjual yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas tanah hany...
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam 16 ayat (1)huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris karena Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Ketentuan mengenai pengelu...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract
Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kont...
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang...
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in t...
Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian Berdasarkan Hukum Acara Perdata
Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian Berdasarkan Hukum Acara Perdata
Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Hukum Acara Perdata, dalam praktikny...

