Sosialisasi Penataan Struktur Pemerintah Desa di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perubahan status kelurahan menjadi desa merupakan suatu bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah yang diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Berdasarkan kondisi empirik tentang kelurahan yang berstatus calon desa di kabupaten Alor telah memenuhi ketentuan perundang-undangan,  Selain itu juga telah dilakukan riset mengenai perubahan status desa menjadi desa Adat. Kedua bentuk perubahan tersebut membentuk konfigurasi baru tentang kondisi desa yang ada di kabupaten Alor. Masalahnya kemudian adalah bagaimana menata struktur pemerintahan desa yang ada di desa tersebut. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik Fisip Undana bertujuan memberikan sosialisasi kepada stakeholders tentang penataan struktur pemerintahan desa di kabupaten Alor. Kegiatan PPM ini juga mengharapkan masukan dari stakeholders tentang struktur yang ideal bagi desa-desa yang memiliki ciri desa Adat dan penamaan suku. Hasil kegiatan sosialisasi tentang penataan struktur pemerintahan desa telah berhasil memberikan pemahaman kepada stakeholders tentang struktur pemerintahan desa. Sosialisasi juga berhasil menjaring aspirasi masyarakat tentang perubahan status sebagian wilayah kelurahan menjadi desa, yaitu pada masalah penataan batas wilayah desa dan kelurahan.