Javascript must be enabled to continue!
Pertanggungjawaban Grab pada Klausula Challenge Konsumen
View through CrossRef
Abstract. A kind of reward for driver partners. The standard provisions of the program often result in disputes between the company and customers (driver partners). This study examines Grab's duties as a business actor based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the Principles of Standard Agreements (Standard Contracts). This study examines Grab's duties as a business actor based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the Principles of Standard Agreements (Standard Contracts). as a business actor based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the Principles of Standard Agreements (Standard Contracts). The methodology of this study uses a normative legal approach, including a case study of the revision of provisions in the Challenge program. The research findings indicate that Grab must uphold the values of openness, fairness, and accountability in dealing with unilateral changes that are detrimental to customers. The study findings indicate that Grab must adhere to the values of openness, fairness, and accountability against unilateral changes that are detrimental to customers.Teknologi Indonesia, hereinafter referred to as Grab is a technology company that provides a platform for consumers to obtain goods or services provided by partners. However, with the rapid industrial revolution today, everything has been made easier by the development of increasingly sophisticated technology.
Abstrak. Salah satu bentuk penghargaan bagi mitra pengemudi adalah melalui program tertentu. Ketentuan standar dalam program tersebut sering kali menimbulkan sengketa antara perusahaan dan konsumen (mitra pengemudi). Penelitian ini mengkaji kewajiban Grab sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Prinsip Perjanjian Baku (Standard Contract). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, termasuk studi kasus mengenai revisi ketentuan dalam program Challenge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grab harus menjunjung tinggi nilai keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam menghadapi perubahan sepihak yang merugikan konsumen. Grab, yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan teknologi penyedia platform bagi konsumen untuk memperoleh barang atau jasa dari mitra, dalam era revolusi industri yang semakin pesat ini, dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang kian canggih guna memastikan perlindungan dan kepuasan konsumen.
Universitas Islam Bandung (Unisba)
Title: Pertanggungjawaban Grab pada Klausula Challenge Konsumen
Description:
Abstract.
A kind of reward for driver partners.
The standard provisions of the program often result in disputes between the company and customers (driver partners).
This study examines Grab's duties as a business actor based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the Principles of Standard Agreements (Standard Contracts).
This study examines Grab's duties as a business actor based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the Principles of Standard Agreements (Standard Contracts).
as a business actor based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and the Principles of Standard Agreements (Standard Contracts).
The methodology of this study uses a normative legal approach, including a case study of the revision of provisions in the Challenge program.
The research findings indicate that Grab must uphold the values of openness, fairness, and accountability in dealing with unilateral changes that are detrimental to customers.
The study findings indicate that Grab must adhere to the values of openness, fairness, and accountability against unilateral changes that are detrimental to customers.
Teknologi Indonesia, hereinafter referred to as Grab is a technology company that provides a platform for consumers to obtain goods or services provided by partners.
However, with the rapid industrial revolution today, everything has been made easier by the development of increasingly sophisticated technology.
Abstrak.
Salah satu bentuk penghargaan bagi mitra pengemudi adalah melalui program tertentu.
Ketentuan standar dalam program tersebut sering kali menimbulkan sengketa antara perusahaan dan konsumen (mitra pengemudi).
Penelitian ini mengkaji kewajiban Grab sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Prinsip Perjanjian Baku (Standard Contract).
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, termasuk studi kasus mengenai revisi ketentuan dalam program Challenge.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Grab harus menjunjung tinggi nilai keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas dalam menghadapi perubahan sepihak yang merugikan konsumen.
Grab, yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan teknologi penyedia platform bagi konsumen untuk memperoleh barang atau jasa dari mitra, dalam era revolusi industri yang semakin pesat ini, dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang kian canggih guna memastikan perlindungan dan kepuasan konsumen.
Related Results
Analisis KHES dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Ta'widh Pembatalan Transportasi Online pada Aplikasi Grab
Analisis KHES dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Ta'widh Pembatalan Transportasi Online pada Aplikasi Grab
Abstract. The implementation ta'widh cancellation of online transportation on the Grab application is a policy set by the company to the application user, where consumers who cance...
Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia)
Tinjauan Yuridis Perubahan Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minimarket) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia)
Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Uang Kembalian Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha (Waralaba Minim...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DI ECOMMERCE
Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas...
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
Pemahaman akan hak-hak konsumen memegang peranan penting dalam pelindungan terhadap konsumen. Perlunya peningkatan pemahaman hak-hak konsumen, melalui kegiatan pengabdian pada masy...
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012
Abstract. National development aims to create a just and prosperous society based on law. Economic development in the era of globalization must be able to support the growth of the...
PERILAKU KONSUMEN RUMAH MAKAN KAMPUNG EMPANG DI KOTA KENDARI
PERILAKU KONSUMEN RUMAH MAKAN KAMPUNG EMPANG DI KOTA KENDARI
This study aims to determine how consumer behavior in Empang Village Restaurant in Kendari City. This type of research is a descriptive study that uses a qualitative approach. Whil...
Tinjauan Syari’ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)
Tinjauan Syari’ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)
Sebuah perjanjian dapat dikatakan efektif apabila pihak-pihak yang terlibat dapat memenuhi tanggungjawabnya, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Diantara bagi...
Pengarusutamaan Perlindungan Konsumen Indonesia: Tantangan dan Implikasi
Pengarusutamaan Perlindungan Konsumen Indonesia: Tantangan dan Implikasi
Konsumen Indonesia saat ini dihadapkan pada pasar dengan pilihan produk/jasa yang semakin beragam. Hal ini membuat tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks terbukti dengan ...

