Implementasi Kebijakan Anggaran Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur di Pemerintahan Provinsi Jambi

Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan anggaran pengembangan kompetensi aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan anggaran pengembangan kompetensi aparatur oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola kebijakan teknis, program dan kegiatan pada masing-masing OPD.. Penelitian ini berbasiskan teori implementasi George C Edward III yang menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan purposive sampling, yakni para Kepala OPD. Triangulasi data dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan anggaran pengembangan kompetensi  aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi belum optimal hal ini ditandai dengan tersumbatnya komunikasi dimana tidak adanya transmisi komunikasi yang diterima Kepala OPD terhadap aturan anggaran 0,34% APBD dipergunakan untuk pengembangan kompetensi aparatur. Selain itu, belum optimalnya implementasi juga disebabkan hampir sebagian besar OPD memiliki anggaran pengembangan kompetensi aparatur dibawah 0,34%. Dampak dari tidak optimalnya kebijakan anggaran pengembangan kompetensi aparatur adalah hanya sekitar 15% PNS di provinsi ini yang memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan pengembangan kompetensinya.  Walaupun demikan, kabar baiknya adalah para Kepala OPD sepakat menyatakan bahwa perlu diberi ruang bagi aparatur untuk mengembangkan kompetensinya dan mereka berjanji untuk meningkatkan anggaran pengembangan kompetensi aparatur minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.