Javascript must be enabled to continue!
PEMBANGUNAN HUKUM QANUN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR
View through CrossRef
Artikel ini ingin mendalami pentingnya pembangunan hukum terkait kekosongan hukum tentang qanun gampong di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum, terutama qanun, untuk kemudian mendalami proses pembangunan hukum dalam konteks qanun gampong. Penggantian Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 telah menimbulkan masalah dalam pengaturan hukum, yakni pengaturan mengenai qanun gampong yang tidak ada lagi dasar hukumnya. Pengisian pengaturan kembali sangat penting dilakukan, dengan berangkat dari konsep pembangunan hukum. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk segera menyiapkan pedoman dalam tata penyusunan rancangan qanun gampong sebagai bentuk dari pembinaan kepada pemerintah gampong. Pedoman ini sendiri juga akan sangat membantu proses pemerintah gampong dalam menyiapkan berbagai kebutuhan qanun gampong.
Title: PEMBANGUNAN HUKUM QANUN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR
Description:
Artikel ini ingin mendalami pentingnya pembangunan hukum terkait kekosongan hukum tentang qanun gampong di Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum, terutama qanun, untuk kemudian mendalami proses pembangunan hukum dalam konteks qanun gampong.
Penggantian Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 dengan Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 telah menimbulkan masalah dalam pengaturan hukum, yakni pengaturan mengenai qanun gampong yang tidak ada lagi dasar hukumnya.
Pengisian pengaturan kembali sangat penting dilakukan, dengan berangkat dari konsep pembangunan hukum.
Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk segera menyiapkan pedoman dalam tata penyusunan rancangan qanun gampong sebagai bentuk dari pembinaan kepada pemerintah gampong.
Pedoman ini sendiri juga akan sangat membantu proses pemerintah gampong dalam menyiapkan berbagai kebutuhan qanun gampong.
Related Results
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review
Abstrak: Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundan...
SANKSI BAGI PELAKU ZINA
SANKSI BAGI PELAKU ZINA
Penalties for adulterers have been regulated by law in a number of countries with their respective sanctions. One such arrangement is through Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning th...
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)
Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)
Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum dip...
PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG LAWET KECAMATAN PANTE CEUREUMEN KABUPATEN ACEH BARAT
PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI GAMPONG LAWET KECAMATAN PANTE CEUREUMEN KABUPATEN ACEH BARAT
The role of keuchik gampong ( village head ) in the implementation of development in gampong lawet pante ceureumen sub-district district of aceh the west has been implemented well ...
Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum
Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum
Aceh merupakan provinsi yang mempunyai beberapa sistem penegakan hukum di Indonesia. Kemajemukan (pluralisme) sistem penegakan hukum di Aceh dipengaruhi oleh keberagaman suku, nila...
PERBANDINGAN MUTU PAUD YANG DIKELOLA DENGAN DIDANAI DANA GAMPONG DAN YANG TIDAK DIDANAI OLEH DANA GAMPONG DI KOTA BANDA ACEH
PERBANDINGAN MUTU PAUD YANG DIKELOLA DENGAN DIDANAI DANA GAMPONG DAN YANG TIDAK DIDANAI OLEH DANA GAMPONG DI KOTA BANDA ACEH
The purpose of this study is to provide an overview of the quality of PAUD which is managed by village funds and those that are not funded by village funds in Banda Aceh. This rese...
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA
Dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istidat, dan qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, gampong telah diberi kewenangan untuk ...

