Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Studi Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India

View through CrossRef
The Job Creation Law which resulted from the economic and legal reform came into force on November 2nd, 2020. It is the milestone of recognition of the legal state of a single-member company in law for the first time in Indonesia. While in India adopts and recognizes the legal status of   One Person Company through The Companies Act, of 2013. By using the normative juridical method, this article discusses and explores the peculiarity and similarities between the legal system of One Person Company in Indonesia and India by analyzing and comparing some key provisions in each legal system, which both adhere to a mixed legal system, thus to shed light on the advantages and drawbacks of the current legal system, so as to inspire lawmakers in the future. From the results of this study, it can be concluded that in Indonesia the regulations governing One Person Company is still not detailed so as to provide space for multiple interpretations both for the government as the organizer of the establishment, amendment, and dissolution, as well as for the business actors themselves who will make One Person Company their business vehicle. Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan hasil reformasi ekonomi dan hukum mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Ini merupakan tonggak pengakuan status hukum Perseroan Perorangan untuk pertama kalinya di Indonesia. Sementara di India mengadopsi dan mengakui status hukum One Person Company melalui The Companies Act, 2013. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini membahas dan mengeksplorasi kekhasan dan persamaan antara sistem hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India dengan menganalisis dan membandingkan beberapa ketentuan utama di masing-masing sistem hukum, yang mana sama-sama menganut sistem hukum campuran, sehingga dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum saat ini, sehingga dapat menginspirasi pembuat undang-undang di masa depan. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia peraturan yang mengatur Perseroan Perorangan masih belum detil sehingga memberikan ruang multi interpretasi baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendirian, perubahan, dan pembubaran, serta bagi pelaku usaha itu sendiri yang akan menjadikan Perseroan Perorangan sebagai kendaraan usahanya.
LPPM Universitas Pelita Bangsa
Title: Studi Perbandingan Hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India
Description:
The Job Creation Law which resulted from the economic and legal reform came into force on November 2nd, 2020.
It is the milestone of recognition of the legal state of a single-member company in law for the first time in Indonesia.
While in India adopts and recognizes the legal status of   One Person Company through The Companies Act, of 2013.
By using the normative juridical method, this article discusses and explores the peculiarity and similarities between the legal system of One Person Company in Indonesia and India by analyzing and comparing some key provisions in each legal system, which both adhere to a mixed legal system, thus to shed light on the advantages and drawbacks of the current legal system, so as to inspire lawmakers in the future.
From the results of this study, it can be concluded that in Indonesia the regulations governing One Person Company is still not detailed so as to provide space for multiple interpretations both for the government as the organizer of the establishment, amendment, and dissolution, as well as for the business actors themselves who will make One Person Company their business vehicle.
Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan hasil reformasi ekonomi dan hukum mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020.
Ini merupakan tonggak pengakuan status hukum Perseroan Perorangan untuk pertama kalinya di Indonesia.
Sementara di India mengadopsi dan mengakui status hukum One Person Company melalui The Companies Act, 2013.
Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini membahas dan mengeksplorasi kekhasan dan persamaan antara sistem hukum Perseroan Perorangan di Indonesia dan India dengan menganalisis dan membandingkan beberapa ketentuan utama di masing-masing sistem hukum, yang mana sama-sama menganut sistem hukum campuran, sehingga dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem hukum saat ini, sehingga dapat menginspirasi pembuat undang-undang di masa depan.
Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia peraturan yang mengatur Perseroan Perorangan masih belum detil sehingga memberikan ruang multi interpretasi baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendirian, perubahan, dan pembubaran, serta bagi pelaku usaha itu sendiri yang akan menjadikan Perseroan Perorangan sebagai kendaraan usahanya.

Related Results

Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN ULTRA VIRES
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MELAKUKAN ULTRA VIRES
Prinsip hukum ultra vires menetapkan bahwa batas kewenangan bertindak daribadan hukum memberikan pengertian, “adalah bukan tindakan hukum itu tidak bolehdilakukan, tetapi tindakan ...
Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
The dynamics in the development of Limited Liability Companies after the enactment of the Job Creation Act and also the government's efforts to increase or encourage the growth of ...
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Abstract-Directors in a limited liability company can be likened to a life for the company. The Board of Directors in carrying out their duties in managing a limited liability comp...
Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia
Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan dalam Hukum Indonesia
Latar belakang: Dalam dekade terakhir ini, di Indonesia terdapat perkembangan yang luar biasa yaitu dalam hukum perusahaan. Perusahaan yang identik dengan perseroan terbatas, serin...
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES
KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN ULTRA VIRES
Kegiatas usaha perseroan terbatas dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas yaitu Direksi perseroan terbatas, Direksi dapat mewakili perseroan terbatas untuk melakukan kontrak den...
Analisis Yuridis Implementasi Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya
Analisis Yuridis Implementasi Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan UU Cipta Kerja dan Regulasi Turunannya
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah konsep Perseroan Terbatas dengan memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang dapat didirikan oleh satu o...
IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN
IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN
Abstract  To improve economic conditions which are categorized as still low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small busines...

Back to Top