Javascript must be enabled to continue!
birokrasi pemerintahan
View through CrossRef
AbstrakPenelitian iini ibertujuan iuntuk imenganalisis ihubungan iantara ibirokrasi idan demokrasi isebagai idua ielemen ikunci idalam isistem ipemerintahan imoderen. Birokrasi, isebagai ibagian iintegral idari iadministrasi ipublik, imemiliki iperan penting idalam ipelaksanaan ikebijakan ipublik idan ipenyediaan ipelayanan ikepada masyarakat. iDi isisi ilain, idemokrasi iadalah iprinsip idasar idalam isistem pemerintahan iyang imemberikan iwewenang ikepada irakyat iuntuk iberpartisipasi dalam iproses ipengambilan ikeputusan. iPenelitian iini imenggunakan ipendekatan kualitatif idengan imengumpulkan idata imelalui itinjauan itinjauan ipustaka. iAnalisis dilakukan idengan imempertimbangkan ibeberapa idimensi, itermasuk iakuntabilitas, transparansi, ipartisipasi ipublik, iefisiensi, idan ikeadilan. iTemuan ipenelitian menunjukkan ibahwa ihubungan iantara ibirokrasi idan idemokrasi iadalah ikompleks dan isaling iterkait.Birokrasi iyang iefektif idan iakuntabel idapat imemperkuat iprinsip demokrasi idengan imenyediakan ipelayanan ipublik iyang ibaik idan imenjaga keadilan idalam iproses ipengambilan ikeputusan. iTransparansi idalam itindakan birokrasi idapat imeningkatkan ipartisipasi ipublik idan imemperkuat iikatan iantara pemerintah idan imasyarakat. iNamun, ikelemahan ibirokrasi, iseperti ikorupsi, keputusan iyang itidak iefisien, iatau ikurangnya iresponsivitas iterhadap ikebutuhan masyarakat, idapat imenghambat iperkembangan idemokrasi.Hasil ipenelitian iini memberikan ipemahaman iyang ilebih ibaik itentang iinteraksi iantara ibirokrasi idan demokrasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi. Upaya untuk mengembangkan sistem birokrasi yang mendukung prinsip demokrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Title: birokrasi pemerintahan
Description:
AbstrakPenelitian iini ibertujuan iuntuk imenganalisis ihubungan iantara ibirokrasi idan demokrasi isebagai idua ielemen ikunci idalam isistem ipemerintahan imoderen.
Birokrasi, isebagai ibagian iintegral idari iadministrasi ipublik, imemiliki iperan penting idalam ipelaksanaan ikebijakan ipublik idan ipenyediaan ipelayanan ikepada masyarakat.
iDi isisi ilain, idemokrasi iadalah iprinsip idasar idalam isistem pemerintahan iyang imemberikan iwewenang ikepada irakyat iuntuk iberpartisipasi dalam iproses ipengambilan ikeputusan.
iPenelitian iini imenggunakan ipendekatan kualitatif idengan imengumpulkan idata imelalui itinjauan itinjauan ipustaka.
iAnalisis dilakukan idengan imempertimbangkan ibeberapa idimensi, itermasuk iakuntabilitas, transparansi, ipartisipasi ipublik, iefisiensi, idan ikeadilan.
iTemuan ipenelitian menunjukkan ibahwa ihubungan iantara ibirokrasi idan idemokrasi iadalah ikompleks dan isaling iterkait.
Birokrasi iyang iefektif idan iakuntabel idapat imemperkuat iprinsip demokrasi idengan imenyediakan ipelayanan ipublik iyang ibaik idan imenjaga keadilan idalam iproses ipengambilan ikeputusan.
iTransparansi idalam itindakan birokrasi idapat imeningkatkan ipartisipasi ipublik idan imemperkuat iikatan iantara pemerintah idan imasyarakat.
iNamun, ikelemahan ibirokrasi, iseperti ikorupsi, keputusan iyang itidak iefisien, iatau ikurangnya iresponsivitas iterhadap ikebutuhan masyarakat, idapat imenghambat iperkembangan idemokrasi.
Hasil ipenelitian iini memberikan ipemahaman iyang ilebih ibaik itentang iinteraksi iantara ibirokrasi idan demokrasi.
Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi.
Upaya untuk mengembangkan sistem birokrasi yang mendukung prinsip demokrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Related Results
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak
Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Pada level pemerintahan desalah se...
Patologi Birokrasi
Patologi Birokrasi
Patologi birokrasi merupakan penyakit yang melemahkan sendi-sendi kehidupan birokrasi. Penyakit ini tidak muncul begitu saja, namun sudah ada sejak lama dan tetap terjaga. Birokras...
REFORMASI SISTEM BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI PEMERINTAHAN KOTA KUPANG
REFORMASI SISTEM BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI PEMERINTAHAN KOTA KUPANG
Abstract, This paper is intended to provide answers to some bureaucratic reform efforts related to systems and procedures in public services in Kupang City. Indonesia's public bure...
Politik dan Birokrasi Pemerintahan
Politik dan Birokrasi Pemerintahan
Politik dan Birokrasi pemerintahan adalah dua hal yang tidak bisah dipisahkan tetapi merupakan dua hal yang berbeda, meskipun kehadiran politik dalam birokrasi pemerintahan tidak b...
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI
Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok bi...
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Reformasi Birokrasi 4.0 berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang gesit (Agile Governance) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan...

