Ketidakpatuhan Implementasi Peraturan Pengenaan Pajak Atas Transaksi Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan

Pada umumnya di kalangan masyarakat beralih kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dilakukan dengan cara jual beli, namun merujuk pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan peralihan hak atas tanah dapat juga dilakukan dengan cara tukar menukar dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Transaksi tukar menukar sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena tidak banyak yang mengetahui prosedur tata cara pelaksanaannya sampai dengan pengenaan pajak atas transaksi tukar menukar. Jika pengenaan pajak transaksi jual beli pada penjual dikenakan pajak penghasilan dan pembeli dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), sedangkan dalam transaksi tukar menukar masing-masing para pihak dikenakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tata cara perpajakan serta besarnya pengenaan pajak penghasilan di atur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta pelaporan dan besarnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Meskipun tata cara pelaporan dan besarnya pajak di atur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya, masih terdapat kekeliruan atau kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kerugian terhadap pemasukan Pajak Negara dikarenakan transaksi tukar menukar hak atas tanah dan bangunan sangat jarang terjadi di masyarakat Indonesia.