Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

View through CrossRef
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah-masalah dalam pengimplementasian standar operasional prosedur dalam pencapaian kinerja di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan standar operasional prosedur dalam pencapaian kinerja. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancaara dan observasi. Adapun informan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang berjalan tidak sesuai diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak kepada komunikan. Terdapat beberapa hambatan yang membuat pesan yang disampaikan komunikator tidak dapat diterima dengan komunikan. Proses komunikasi yang berlangsung dalam konteks situasional mengharuskan komunikator memperhatikan situasi ketika komunikasi dilakukan. Sebab faktor sosiologis-antropologis-psikologis memengaruhi kelancaran berkomunikasi. Faktor psikologis seperti keadaan komunikan yang kurang mampu menerima pesan komunikator secara psikologis juga menghambat kelancaran komunikasi. Komunikator sebagai “alat”untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Salah pengucapan akan menimbulkan salah pengertian (misunderstanding), atau salah tafsir (misinterpretation) yang kemudian menimbulkan salah komunikasi (miscommunication). Untuk itu, seorang komunikator harus mengucapkan pernyataannya dengan jelas dan tegas serta disusun dengan kalimat yang logis agar tidak menimbulkan salah pengertian atau pemahaman.
Title: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Description:
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masalah-masalah dalam pengimplementasian standar operasional prosedur dalam pencapaian kinerja di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan standar operasional prosedur dalam pencapaian kinerja.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancaara dan observasi.
Adapun informan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang berjalan tidak sesuai diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak kepada komunikan.
Terdapat beberapa hambatan yang membuat pesan yang disampaikan komunikator tidak dapat diterima dengan komunikan.
Proses komunikasi yang berlangsung dalam konteks situasional mengharuskan komunikator memperhatikan situasi ketika komunikasi dilakukan.
Sebab faktor sosiologis-antropologis-psikologis memengaruhi kelancaran berkomunikasi.
Faktor psikologis seperti keadaan komunikan yang kurang mampu menerima pesan komunikator secara psikologis juga menghambat kelancaran komunikasi.
Komunikator sebagai “alat”untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan.
Salah pengucapan akan menimbulkan salah pengertian (misunderstanding), atau salah tafsir (misinterpretation) yang kemudian menimbulkan salah komunikasi (miscommunication).
Untuk itu, seorang komunikator harus mengucapkan pernyataannya dengan jelas dan tegas serta disusun dengan kalimat yang logis agar tidak menimbulkan salah pengertian atau pemahaman.

Related Results

Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Medan
Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Medan
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diha...
Siti Maemanah
Siti Maemanah
A B S T R A KPengaruh Perencanaan, Budaya Organisasi, dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi BantenSITI ...
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari per...
Implementasi Aplikasi e-SAKIP Berbasis Website Dalam Pengelolaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Banjarnegara
Implementasi Aplikasi e-SAKIP Berbasis Website Dalam Pengelolaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK Era digitalisasi yang semakin berkembang menuntut instansi pemerintah untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja. Banyak instansi pemerintah...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP)
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP)
Dalam beberapa tahun terakhir penilaian LAKIP pemerintah daerah Kota Pekanbaru masih jauh dari harapan yang diinginkan.Hal ini mencerminkan Pemko Pekanbaru tak cukup baik sebagai c...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...

Back to Top