Korelasi Perkembangan Wilayah Kecamatan Terhadap Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Laju Investasi Perizinan Berusaha (KKPR) di Kota Balikpapan

ABSTRAKKebutuhan akan lahan merupakan salah satu faktor utama dalam investasi, dimana sepanjang tahun 2022 hingga 2023 terjadi peningkatan jumlah laju alih fungsi lahan pertanian yang diiringi dengan peningkatan jumlah investasi di Kota Balikpapan. Pemicu utamanya adalah sesudah terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang ibu kota negara (IKN), dimana Kota Balikpapan tengah memperkuat perannya sebagai penyangga IKN Nusantara. Terdapat 23 (dua puluh tiga) perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha yang telah diterbitkan dengan total nilai investasi sebanyak 571.180.300 rupiah dengan pemasukan ke negara sebesar 83.655.665 rupiah untuk layanan pertimbangan teknis pertanahan dan sebesar 238.402.775 rupiah untuk layanan penerbitan KKPR. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat perkembangan wilayah kecamatan di Kota Balikpapan dengan laju alih fungsi serta dan laju investasi berdasarkan perizinan KKPR yang telah terbit. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antar variabel yang diuji, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,803. Nilai hasil perhitungan tersebut dikategorikan sebagai “hubungan erat” karena nilai relasi(r) berkisar antara 0,7 – 0,9. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perkembangan wilayah kecamatan di Kota Balikpapan berbanding terbalik dengan laju investasi serta laju alih fungsi, hal ini disebabkan oleh faktor ketersediaan lahan dan harga lahan yang terjangkau pada wilayah dengan perkembangan wilayah rendah.ABSTRACTThe need for land is one of the main factors in investment, where from 2022 to 2023 there will be an increase in the rate of conversion of agricultural land accompanied by an increase in the amount of investment in the City of Balikpapan. The main trigger was after the issuance of the Law Number 3 of 2023 concerning the State Capital, where the City of Balikpapan is strengthening its role as a buffer for the National Archipelago’s IKN. There are 23 permits for the suitability of space utilization activities (KKPR) for business activities that have been issued with a total investment value of 571.180.300 rupiah, with income to the state of 83.655.665 rupiah for land technical consideration services and 238.402.775 rupiah for activity conformity issuance services space utilization. The purpose of this research is to determine the relationship between the level of development of the sub-district area in Balikpapan City and the rate of conversion of functions and the rate of investment based on the permits for conformity of spatial use activities (KKPR) that have been issued. Based on the results of calculating the correlation between the variables tested, a correlation value of 0,803. The calculated value is categorized as a “close relationship” because the relation value (r) ranges from 0,7 – 0,9. From this study it was concluded that the development of sub-districts in the City of Balikpapan is inversely proportional to the rate of investment and the rate of conversion, this is due to the availability of land and affordable land prices in areas with low regional development.