Javascript must be enabled to continue!
Perbandingan Hukum Poligami Bagi Orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya
View through CrossRef
Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum poligami Bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya perbedaan penafsiran diantara golongan dalam Islam memberikan pengaruh dalam Penerapan Hukum Poligami bagi orang Islam di antara Negara Indonesia dan Negara Kenya yang dilatar belakangi oleh sejarah pemberlakuan hukum Islam diantara kedua negara. Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat izin istri dan Pengadilan Agama sebagai bentuk ketertiban hukum dengan batasan maksimal empat orang istri, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan dan KHI. Sementara Undang-undang The Marriage Act of Kenya memperbolehkan poligami dengan ketentuan tergolong dalam perkawinan yang berpotensi poligami atau poligami serta hanya memerlukan suka rela antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksungkan pernikahan tanpa mengatur batasan jumlah maksimal dalam berpoligami. Adanya persamaan dan perbedaan antara dua negara yang diperbandingkan maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya. Hukum Indonesia lebih menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan membatasi hak laki-laki. Hukum Kenya memberikan hak yang bebas bagi laki-laki, dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan.
Title: Perbandingan Hukum Poligami Bagi Orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya
Description:
Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya .
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum poligami Bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya perbedaan penafsiran diantara golongan dalam Islam memberikan pengaruh dalam Penerapan Hukum Poligami bagi orang Islam di antara Negara Indonesia dan Negara Kenya yang dilatar belakangi oleh sejarah pemberlakuan hukum Islam diantara kedua negara.
Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat izin istri dan Pengadilan Agama sebagai bentuk ketertiban hukum dengan batasan maksimal empat orang istri, sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang Perkawinan dan KHI.
Sementara Undang-undang The Marriage Act of Kenya memperbolehkan poligami dengan ketentuan tergolong dalam perkawinan yang berpotensi poligami atau poligami serta hanya memerlukan suka rela antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksungkan pernikahan tanpa mengatur batasan jumlah maksimal dalam berpoligami.
Adanya persamaan dan perbedaan antara dua negara yang diperbandingkan maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum poligami bagi orang Islam di Negara Indonesia dan Negara Kenya.
Hukum Indonesia lebih menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan membatasi hak laki-laki.
Hukum Kenya memberikan hak yang bebas bagi laki-laki, dan tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin
Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin
Isu poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Diskursus tentang poligami tidak akan pernah ...
Rekontruksi Regulasi Poligami dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam
Rekontruksi Regulasi Poligami dalam Menekan Perselingkuhan Berbasis Nilai Keadilan Islam
Poligami secara mendalam adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, temtunya dalam praktek pelaksanaanya terdapat pro dan kontra terhadap polig...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bag...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Tentang Poligami
Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Tentang Poligami
Masalah poligami selalu hangat dan menjadi pembicaraan bagi kaum pria atau wanita, yang mendukung atau yang menentang, dari yang berkeinginan sampai yang berangan-angan. Bagi kaum ...

