KEPASTIAN HUKUM REGULASI TUGAS DAN WEWENANG JABATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN DISRUPSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Notaris memiliki peran yang essential dalam mendukung roda perekonomian nasional karena itu Notaris harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam penggunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan bersumber pada studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini bahwa disrupsi teknologi informasi dan komunikasi telah terjadi dalam jabatan Notaris. Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam tugas dan wewenang jabatan Notaris masih terbatas pada tugas dan wewenang secara teknis. Kepastian hukum regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi belum memberikan kepastian hukum. Karena masih terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisasian regulasi yaitu antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Diperlukan adanya pembaharuan regulasi tugas dan wewenang jabatan Notaris dikaitkan dengan disrupsi teknologi informasi dan komunikasi.