KABINET INDONESIA MAJU: UPAYA PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN UMUM ATAU UNTUK PRIBADI/GOLONGAN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONSEP ARISTOTELIAN

Baru-baru ini masyarakat Indonesia mendapatkan kabar dilantiknya para menteri beserta wakilnya dimana susunan menteri-menteri tersebut dinamakan Kabinet Indonesia Maju yang akan bekerja pada periode 2019-2024. Penyusunan kabinet tersebut pada dasarnya adalah sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sesuai dengan Konsep Aristotelian yang menyatakan bahwa tujuan terbentuknya negara yaitu untuk mencapai bonum commune (kesejahteraan umum). Selain itu, Konsep Aristotelian juga menggolongkan bentuk-bentuk negara sebagai bentuk konstitusi diantaranya konstitusi ideal dan konstitusi tidak ideal. Sistem politik di Indonesia mengacu pada sistem demokrasi yang menurut Konsep Aristotelian termasuk bentuk konstitusi tidak ideal. Hal ini terjadi karena banyak negara-negara menjalankan sistem politik demokrasi namun bukan demokrasi murni. Seringkali terjadi penyalahgunaan demokrasi baik dilakukan oleh individu atau pribadi maupun golongan sehingga hal tersebut sangat merugikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Disini kami membahas kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam menyususn Kabinet Indonesia Maju yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan demokrasi. Dengan menggali informasi dari berita yang dimuat di salah satu media nasional, muncul dugaan bahwa penyusunan Kabinet Indonesia Maju mengacu pada politik balas budi jadi bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat namun juga untuk kepentingan para elit politik. Adanya penyimpangan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan demokrasi yang berujung pada situasi politik bahkan keamanan serta perekonomian menjadi tidak kondusif sehingga menjadikan demokrasi sebagai sistem yang tidak ideal bagi suatu negara. Hal tersebut sangat relevan dengan Konsep Aristokrasi yang mengkategorikan demokrasi sebagai bentuk konstitusi yang tidak ideal.