Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off

Di dalam Pasal 68 UUPS, Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila: (a) Nilat aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya, (a) Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peta turan Bank Indonesia. Pemisahan (Spin-Off) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroam terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah. Secara umum, Spin-Off menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah Spin-Off sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perbankan syariah melalui kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah Spin-Off. Dalam hal ini objek penelitian yang digunakan penulis adalah Bank BNI Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu laporan yang telah dipublikasi oleh bank tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BNI Syariah menunjukkan  perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah Spin-Off terjadi pada aset, keuntungan bank, dan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya setelah melakukan Spin-Off.