Javascript must be enabled to continue!
Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit
View through CrossRef
The signing the credit agreement between the bank and the debtor using the guarantee will generally be bound by notarial deed to then in the process of loading the guarantee. Before the guarantee process is completed then the notary will issue Covernote to the bank as creditor. The purpose of this research is to find out how is the Covernote position issued by the notary in the credit agreement of the bank? And how the legal strength of covernote notary is to provide legal protection for banks as creditors in credit agreements. This research uses normative legal research methods. The results showed that the position of Covernote issued by a notary in a bank credit agreement only applies as a statement from a notary / PPAT as the official who made the Covernote who explained that there had been a credit or guarantee binding. Covernote is not proof of collateral, but only as an introduction and temporary evidence is a guide for the bank that will issue credit. Covernote notary does not have the legal force to provide legal protection for banks as creditors in credit agreements in the event of default when the guarantee process is still carried out by a Notary.
Penandatanganan perjanjian kredit antara bank dengan debitor yang mempergunakan jaminan pada umumnya akan diikat dengan akta Notaris untuk kemudian diproses pembebanan jaminan. Sebelum proses pembebanan jaminan selesai dilakukan, maka notaris akan mengeluarkan Covernote kepada bank selaku kreditor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Covernote yang dikeluarkan oleh notaris dalam perjanjian kredit bank serta bagaimanakah kekuatan hukum Covernote notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan Covernote yang dikeluarkan oleh notaries/PPAT dalam perjanjian kredit bank hanya sebatas menerangkan bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminan. Covernote bukan merupakan bukti agunan namun hanya sebagai keterangan dan bukti yang bersifat sementara sebagai pegangan bagi bank yang akan mengeluarkan kredit. Covernote notaris tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi pada saat proses pembebanan jaminan masih dilakukan oleh Notaris.
Title: Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit
Description:
The signing the credit agreement between the bank and the debtor using the guarantee will generally be bound by notarial deed to then in the process of loading the guarantee.
Before the guarantee process is completed then the notary will issue Covernote to the bank as creditor.
The purpose of this research is to find out how is the Covernote position issued by the notary in the credit agreement of the bank? And how the legal strength of covernote notary is to provide legal protection for banks as creditors in credit agreements.
This research uses normative legal research methods.
The results showed that the position of Covernote issued by a notary in a bank credit agreement only applies as a statement from a notary / PPAT as the official who made the Covernote who explained that there had been a credit or guarantee binding.
Covernote is not proof of collateral, but only as an introduction and temporary evidence is a guide for the bank that will issue credit.
Covernote notary does not have the legal force to provide legal protection for banks as creditors in credit agreements in the event of default when the guarantee process is still carried out by a Notary.
Penandatanganan perjanjian kredit antara bank dengan debitor yang mempergunakan jaminan pada umumnya akan diikat dengan akta Notaris untuk kemudian diproses pembebanan jaminan.
Sebelum proses pembebanan jaminan selesai dilakukan, maka notaris akan mengeluarkan Covernote kepada bank selaku kreditor.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Covernote yang dikeluarkan oleh notaris dalam perjanjian kredit bank serta bagaimanakah kekuatan hukum Covernote notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kedudukan Covernote yang dikeluarkan oleh notaries/PPAT dalam perjanjian kredit bank hanya sebatas menerangkan bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminan.
Covernote bukan merupakan bukti agunan namun hanya sebagai keterangan dan bukti yang bersifat sementara sebagai pegangan bagi bank yang akan mengeluarkan kredit.
Covernote notaris tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi pada saat proses pembebanan jaminan masih dilakukan oleh Notaris.
Related Results
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract
Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....
URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME JABATAN NOTARIS DI INDONESIA
URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME JABATAN NOTARIS DI INDONESIA
Abstract Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in the Notary Position Law or based on other laws. To creat...
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan no...
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...
Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak
Perjanjian Perkawinan Yang Diumumkan Melalui Media Cetak
Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah yang diumumkan Notaris melalui media cetak merupakan pelanggaran kode etik Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum membuat akt...
Peran Notaris Dalam Kesehatan Perbankan
Peran Notaris Dalam Kesehatan Perbankan
Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan, terutama hal yang berkaitan dengan pemberian kredit. Pemberian kredit yang disalurkan oleh perbankan mempunyai ...
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
KEDUDUKAN HUKUM SALINAN AKTA NOTARIS DALAM HAL TERJADI MUSNAHNYA MINUTA AKTA
Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam 16 ayat (1)huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris karena Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Ketentuan mengenai pengelu...

