MERANCANG PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERORIENTASI PADA TERSEDIANYA DANA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemberian Izin oleh Pemerintah telah terbukti banyak merusak ekosistem lingkungan hidup, contohnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di pulau-pulau kecil. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi studi kasus terhadap putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup. Dari hasil penelitian memang putusan pengadilan telah membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di pulau kecil, namun putusan tersebut belum berorientasi pada tersedianya dana pemulihan lingkungan hidup. Untuk itu Peradilan Tata Usaha Negara harus merespon adanya perkara perusakan lingkungan hidup akibat diterbitkannya izin dengan cara menerapkan putusan yang berorientasi pada tersedianya dana pemulihan lingkungan hidup. Adapun amar putusannya adalah dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat keputusan yang isinya menghukum badan usaha perusak lingkungan untuk membayar biaya pemulihan yang disetor ke kas negara yang dikhususkan untuk biaya pemulihan lingkungan. Besarnya biaya pemulihan yang harus dibebankan kepada badan usaha perusak lingkungan sesuai dengan prinsip didalam hukum lingkungan yaitu polutter pays. Besarnya biaya pemulihan yang dibebankan juga harus presisi sesuai dengan penghitungan ahli valuasi kerugian lingkungan.