Javascript must be enabled to continue!
Kajian Hukum tentang Kewenangan Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa
View through CrossRef
The Village Consultative Body as a village legislative institution has the function of compiling and enacting regulations together with the village head. BPD also has the authority to legislate, supervise and empower the community as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Apart from making regulations, the BPD also has the authority to supervise the running of village government, especially in implementing village regulations and implementing the village budget. From the explanation above, the author formulates two problem formulations, namely how the legislative authority of the Village Consultative Body in forming village regulations based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and how to apply the theory of participatory democracy in forming village regulations. The purpose of this research is to analyze and understand the legislative authority possessed by the Village Consultative Body (BPD) in the process of forming village regulations in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and analyze the application of participatory descriptive theory by the Village Consultative Body (BPD). in the formation of village regulations. In this research the author uses a type of normative legal research where this research will focus on laws as legal material. The results of this research are that the Village Consultative Body (BPD) as a representative of the community has the authority to play an active role in making village regulations that have been regulated in the Law and active community participation can strengthen the legitimacy of village regulations and improve village governance and there needs to be ongoing efforts to strengthen community participation.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Kajian Hukum tentang Kewenangan Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa
Description:
The Village Consultative Body as a village legislative institution has the function of compiling and enacting regulations together with the village head.
BPD also has the authority to legislate, supervise and empower the community as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages.
Apart from making regulations, the BPD also has the authority to supervise the running of village government, especially in implementing village regulations and implementing the village budget.
From the explanation above, the author formulates two problem formulations, namely how the legislative authority of the Village Consultative Body in forming village regulations based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and how to apply the theory of participatory democracy in forming village regulations.
The purpose of this research is to analyze and understand the legislative authority possessed by the Village Consultative Body (BPD) in the process of forming village regulations in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and analyze the application of participatory descriptive theory by the Village Consultative Body (BPD).
in the formation of village regulations.
In this research the author uses a type of normative legal research where this research will focus on laws as legal material.
The results of this research are that the Village Consultative Body (BPD) as a representative of the community has the authority to play an active role in making village regulations that have been regulated in the Law and active community participation can strengthen the legitimacy of village regulations and improve village governance and there needs to be ongoing efforts to strengthen community participation.
Related Results
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan realisasi program kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, da...
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Jurnal ini memfokuskan permasalahan dalam mencari hubungan peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes). Metode penelitian jurnal y...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan a...
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
Berdasarkan Pasal 1ayat (1) danPasal2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah Negara, provinsi, kotapraja-kotapraja (kabupaten/kota), The Waterboardsdan lembaga l...
Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa
Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa
Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Pe...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...

