Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia
View through CrossRef
Legal protection for Civil Servants in Indonesia is a crucial aspect of ensuring the professionalism and integrity of the state apparatus. The primary legal framework governing this protection is Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus, which underscores the principles of integrity, professionalism, neutrality, and freedom from political intervention within the State Civil Apparatus. Additionally, Government Regulation Number 11 of 2017 on Civil Servant Management outlines the rights and protections afforded to Civil Servants. The purpose of this research is to analyze the regulations governing legal protection for Civil Servants, identify challenges in the implementation of existing regulations, and propose recommendations to enhance policies for more effective legal protection of PNS. This study employs normative legal research methods to analyze the regulations governing legal protection, including legal assistance for Civil Servants facing legal issues related to their official duties. The findings indicate that while the legal framework provides for the rights and protection of Civil Servants, several challenges remain in its implementation. Strengthening policy enforcement and enhancing regulatory oversight are essential to ensuring effective legal protection for Civil Servants
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Title: Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia
Description:
Legal protection for Civil Servants in Indonesia is a crucial aspect of ensuring the professionalism and integrity of the state apparatus.
The primary legal framework governing this protection is Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus, which underscores the principles of integrity, professionalism, neutrality, and freedom from political intervention within the State Civil Apparatus.
Additionally, Government Regulation Number 11 of 2017 on Civil Servant Management outlines the rights and protections afforded to Civil Servants.
The purpose of this research is to analyze the regulations governing legal protection for Civil Servants, identify challenges in the implementation of existing regulations, and propose recommendations to enhance policies for more effective legal protection of PNS.
This study employs normative legal research methods to analyze the regulations governing legal protection, including legal assistance for Civil Servants facing legal issues related to their official duties.
The findings indicate that while the legal framework provides for the rights and protection of Civil Servants, several challenges remain in its implementation.
Strengthening policy enforcement and enhancing regulatory oversight are essential to ensuring effective legal protection for Civil Servants.
Related Results
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Pengembangan perdesaan merupakan suatu aspek penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hukum agraria, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah,...
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
ABSTRAK
Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap hak cuti haid sangat urgen penerapannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam lingkup ketenagakerjaan. Seh...
AUDIT SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA KONSULTAN HUKUM AM BADAR & AM BADAR
AUDIT SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA KONSULTAN HUKUM AM BADAR & AM BADAR
Am Badar & Am Badar merupakan perusahaan yang berkecimpung pada bidang jasa yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Konsultan Hukum Am Badar & Am Badar menggunakan aplika...
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengemukakan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif. Orie...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...