Javascript must be enabled to continue!
Pengaruh Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh
View through CrossRef
This study aims to analyze the effect of the Aceh Special Autonomy Fund and Special Allocation Fund on poverty in Aceh Province. The data used in this study is time series data for 2013-2022, which was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (Kemenkeu). The data was then analyzed using multiple linear regression analysis methods. The results of this study show that the Aceh Special Autonomy Fund significantly affects poverty in Aceh Province. In contrast, the Special Allocation Funds do not significantly affect poverty in Aceh Province. At the same time, the Aceh Special Autonomy Fund and the Special Allocation Fund significantly affect poverty in Aceh Province. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Alokasi Khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 2013-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara simultan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
LPPM-PMP Universitas Siliwangi Tasikmalaya
Title: Pengaruh Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh
Description:
This study aims to analyze the effect of the Aceh Special Autonomy Fund and Special Allocation Fund on poverty in Aceh Province.
The data used in this study is time series data for 2013-2022, which was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (Kemenkeu).
The data was then analyzed using multiple linear regression analysis methods.
The results of this study show that the Aceh Special Autonomy Fund significantly affects poverty in Aceh Province.
In contrast, the Special Allocation Funds do not significantly affect poverty in Aceh Province.
At the same time, the Aceh Special Autonomy Fund and the Special Allocation Fund significantly affect poverty in Aceh Province.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Alokasi Khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 2013-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu).
Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus Aceh berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
Secara simultan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah
Era otonomi memiliki konsekuensi logis berupa distribusi sumber daya anggaran yang luas di antara pemerintah daerah. Optimalisasi pendapatan awal pemerintah daerah, penyaluran angg...
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo-Jambi
Alokasi dana desa merupakan salah satu program kerja yang telah berlangsung sejak diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat (1) tentang Desa, PP RI Nomor 22 tahun 2015 te...
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Penelitian ini menggun...
Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok Syari’at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah
Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok Syari’at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan hak otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mengamanatkan kewenangan khusus yang be...
Analisis Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
Analisis Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus dan belanja daerah pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupate...
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipa...
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pengelolaan alokasi dana desa yang baik sudah pasti perlu diterapkan guna mencapai pembangunan desa yang semakin maju. Namun, pada kenyataannya masih banyak alokasi dana desa yang ...

