Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik

View through CrossRef
ABSTRACT The primary element of state and government administration is public policy. Additionally, public policy plays a significant role in determining the relationship between the government and the people as well as serving as an indicator of the type of governance. Since government decisions are potentially influenced by public policy, researching public policy essentially entails analyzing government decisions. Every government decision about public policy must be formalized by statutory regulations. AAUPB must serve as the foundation for all public policy decisions made by the government. Since laws have traditionally been formed using the Formation of Legislative Regulations principles which, in the author's opinion, are merely formal and procedural principles that ignore the substantive side this study attempts to investigate the application of AAUPB in legal politics and legislative politics. According to the research's findings, it is very appropriate to utilize the AAUPB while creating statutory rules since it will ensure that the laws' content stays true to the welfare state's guiding principles. Normative research methods, which concentrate on analyzing primary and secondary legal material sources to offer solutions and address current issues, were used to construct this study. ABSTRAK Kebijakan publik merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kebijakan publik juga memilki kedudukan yang penting sebagai indikator corak pemerintahan dan faktor penentu relasi antara pemerintah dan rakyat. Kebijakan publik secara teoritis merupakan bagian dari Keputusan-keputusan pemerintah sehingga pada dasarnya mengkaji tentang kebijakan publik juga berarti mengkaji Keputusan pemerintah. Setiap kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah haruslah dirumuskan dalam bentuk formal melalui Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan pemerintah sebagai sebuah produk kebijakan publik haruslah di dasarkan atas AAUPB. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan AAUPB dalam Politik Hukum dan Politik legislasi, hal ini karena selama ini pembentukan Undang-Undang selalu didasarkan atas asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menurut penulis asas tersebut sejatinya hanyalah asas formil dan prosedural, yang tidak menyentuh sisi substantif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan AAUPB dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan sangat tepat untuk dilakukan, karena hal ini akan menjadikan peraturan yang disusun memiliki substansi yang tidak keluar dari filosfis negara kesejahteraan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian normative, yang berfokus pada mengkaji sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan Solusi dan menjawab problematika yang ada.
Title: Aktualisasi AAUPB Dalam Legislasi: Studi Relasional Politik Hukum Dan Kebijakan Publik
Description:
ABSTRACT The primary element of state and government administration is public policy.
Additionally, public policy plays a significant role in determining the relationship between the government and the people as well as serving as an indicator of the type of governance.
Since government decisions are potentially influenced by public policy, researching public policy essentially entails analyzing government decisions.
Every government decision about public policy must be formalized by statutory regulations.
AAUPB must serve as the foundation for all public policy decisions made by the government.
Since laws have traditionally been formed using the Formation of Legislative Regulations principles which, in the author's opinion, are merely formal and procedural principles that ignore the substantive side this study attempts to investigate the application of AAUPB in legal politics and legislative politics.
According to the research's findings, it is very appropriate to utilize the AAUPB while creating statutory rules since it will ensure that the laws' content stays true to the welfare state's guiding principles.
Normative research methods, which concentrate on analyzing primary and secondary legal material sources to offer solutions and address current issues, were used to construct this study.
ABSTRAK Kebijakan publik merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Kebijakan publik juga memilki kedudukan yang penting sebagai indikator corak pemerintahan dan faktor penentu relasi antara pemerintah dan rakyat.
Kebijakan publik secara teoritis merupakan bagian dari Keputusan-keputusan pemerintah sehingga pada dasarnya mengkaji tentang kebijakan publik juga berarti mengkaji Keputusan pemerintah.
Setiap kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah haruslah dirumuskan dalam bentuk formal melalui Peraturan Perundang-Undangan.
Keputusan pemerintah sebagai sebuah produk kebijakan publik haruslah di dasarkan atas AAUPB.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan AAUPB dalam Politik Hukum dan Politik legislasi, hal ini karena selama ini pembentukan Undang-Undang selalu didasarkan atas asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menurut penulis asas tersebut sejatinya hanyalah asas formil dan prosedural, yang tidak menyentuh sisi substantif.
Hasil dari penelitian ini adalah penerapan AAUPB dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan sangat tepat untuk dilakukan, karena hal ini akan menjadikan peraturan yang disusun memiliki substansi yang tidak keluar dari filosfis negara kesejahteraan.
Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian normative, yang berfokus pada mengkaji sumber bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan Solusi dan menjawab problematika yang ada.

Related Results

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik
Abstract AAUPB (Asas asas umum pemerintahan yang Baik)  has a long journey from the beginning of its birth in the Netherlands to its application in Indonesia today. AAUPB at first ...
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS
Ilmu Politik dan Pendidikan IPS merupakan dua bidang studi yang penting dalam memahami dan mempengaruhi dinamika politik dan partisipasi warga negara dalam suatu masyarakat. Mata k...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia
Dillihat dari sisi penelitian hukum, pembangunan hukum nasional merupakan wujud sistem hukum nasional, harus didukung oleh perencanaan pembentukan materi hukum, penelitian hukum, p...
LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
ABSTRAK Legislasi adalah proses yang berlangsung di lembaga legislatif, yakni pembuatan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Materi hukum Islam dapat menjadi muatan dalam...

Back to Top