Javascript must be enabled to continue!
Sosialisasi Keuangan Digital Peer-To-Peer Lending (P2P) Terhadap Pelaku UMKM Di Desa Padangsambian Klod
View through CrossRef
Introduction: The success of MSMEs depends on financial literacy and problem-solving skills. However, many MSME owners in Desa Padangsambian Klod lack knowledge of financial management and Fintech P2P Lending, making them vulnerable to illegal online loans with high interest rates and unethical collection practices.
Objective: This engagement intends to increase knowledge of the digital financial services available to MSMEs in Desa Padangsambian Klod by teaching them the nuances of what is involved in Fintech P2P Lending. The community seeks assistance from external sources in enabling them to increase their capital while decreasing the chances of becoming a victim of illegal online lending.
Method: Socialization of the program was done on a face-to-face basis by going from one MSME owner to another. This method provided an opportunity for every MSME to receive focused education that addressed their individual challenges.
Result: Knowledge was acquired by the participants concerning the distinctions between legal and illegal P2P Lending platforms, the dangers that stemmed from illegal lending practices, and how to choose a safe and licensed platform.
Conclusion: There is a great need for financial literacy for MSMEs which would enable them to sober up to unscrupulous financial dealings. More initiatives have to be put into place in order to assist MSMEs to cope up with the changing environment in financing that is dominated by the digital world.
Title: Sosialisasi Keuangan Digital Peer-To-Peer Lending (P2P) Terhadap Pelaku UMKM Di Desa Padangsambian Klod
Description:
Introduction: The success of MSMEs depends on financial literacy and problem-solving skills.
However, many MSME owners in Desa Padangsambian Klod lack knowledge of financial management and Fintech P2P Lending, making them vulnerable to illegal online loans with high interest rates and unethical collection practices.
Objective: This engagement intends to increase knowledge of the digital financial services available to MSMEs in Desa Padangsambian Klod by teaching them the nuances of what is involved in Fintech P2P Lending.
The community seeks assistance from external sources in enabling them to increase their capital while decreasing the chances of becoming a victim of illegal online lending.
Method: Socialization of the program was done on a face-to-face basis by going from one MSME owner to another.
This method provided an opportunity for every MSME to receive focused education that addressed their individual challenges.
Result: Knowledge was acquired by the participants concerning the distinctions between legal and illegal P2P Lending platforms, the dangers that stemmed from illegal lending practices, and how to choose a safe and licensed platform.
Conclusion: There is a great need for financial literacy for MSMEs which would enable them to sober up to unscrupulous financial dealings.
More initiatives have to be put into place in order to assist MSMEs to cope up with the changing environment in financing that is dominated by the digital world.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable
Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Teknologi Finansial Peer to Peer Lending Syariah dalam Memberikan Layanan Keuangan bagi masyarakat unbankable. Salah ...
Fintech P2P Lending dalam Pandangan Islam
Fintech P2P Lending dalam Pandangan Islam
Abstract : Sharia peer-to-peer (P2P) lending is a fintech innovation that connects funders and borrowers through digital platforms while applying sharia principles such as the proh...
PENGARUH PERSEPSI MANFAAT DAN HAMBATAN TERHADAP INTENSI PELAKU UMKM DALAM MENYUSUN SAK EMKM: STUDI KASUS UMKM DENPASAR SELATAN
PENGARUH PERSEPSI MANFAAT DAN HAMBATAN TERHADAP INTENSI PELAKU UMKM DALAM MENYUSUN SAK EMKM: STUDI KASUS UMKM DENPASAR SELATAN
ABSTRACTThe preparation of Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Enterprises (SAK EMKM) is very important to support the growth and sustainability of Micro, S...
Penyusunan Laporan Keuangan Dan Analisis Kesehatan Usaha Pada UMKM Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Sidoarjo
Penyusunan Laporan Keuangan Dan Analisis Kesehatan Usaha Pada UMKM Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Sidoarjo
UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang sebagian besar dari PDB negara dan menciptakan lapangan kerja yang banyak. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
Analisis Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerupuk Lemi Kecamatan Losari Kabupaten Brebes
Analisis Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerupuk Lemi Kecamatan Losari Kabupaten Brebes
Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen keuangan yang diterapkan pada UMKM Kerupuk Lemi di Kec. Losari Kab. Brebes. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...

