Hubungan ilmu negara dengan negara demokrasi

Ilmu negara dapat dikatakan sebagai landasan atau dasar untuk mempelajari hukum negara. Tanpa pemahaman tentang hakikat, bentuk, dan asal mula negara dalam pengertian universalnya, orang-orang akan kesulitan untuk memahami hukum negara. Ilmu tersebut akan membantu mereka memahami pengertian pokok dan asas-asas pokok tentang negara secara umum. Ilmu negara mampu memberi dasar teori bagi hukum tata negara yang sifatnya positif. Hukum negara dapat dikatakan sebagai penyelarasan atau penerapan nyata dari teori-teori yang dipelajari dari ilmu negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hukum a negara adalah sebuah ilmu pengetahuan praktis dan ilmu negara adalah sebuah ilmu pengetahuan murni. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan praktis atau applied science, hukum negara mempelajari hal-hal yang disediakan, diselidiki, dan dikumpulkan oleh ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan murni. Konsep Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena itu kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.Negara yang menganut Paham demokrasi, maka konsekuensi yang harus lahir dalam konstitusinya pun harus menuangkan atau mencirikan paham demokrasi tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya konstitusi merupakan Kesepakatan antara rakyat dengan para penguasa di dalam negara, dengan demikian telah jelas bahwa kesepakatan yang dari rakyat kepada pemerintah haruslah memuat aspirasi dari rakyat itu sendiri. Konstitusi dapatlah dikatakan juga sebagai Produk politik, sebab dari kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tersebut, maka dituangkanlah suara kesepakatan itu didalam suatu naskah yang menjadi dasar dan tonggak berdirinya Hukum dalam sebuah Negara.