Javascript must be enabled to continue!
Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid (Sebuah Inovasi E-Partisipasi dalam Pelayanan Publik)
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan e-partisipasi antara Qlue, E-Musrembang dan D-Madrid. Tulisan ini menggunakan tinjauan literatur artikel jurnal dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kemudian mengerucut hanya membahas dua tema e-partisipasi dalam hubungannya dengan pelayanan publik (Studi Kasus: Qlue (DKI Jakarta), E-Mesrenbang (DKI Jakarta), dan Decide-Madrid/D-Madrid (Madrid)), yakni pembahasan terkait: (1) partisipasi, e-partisipasi dan pelayanan publik; (2) membedah Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid, ditinjau dari model tingkatan partisipasi Wilcox, derajat tangga partisipasi Anrstein, Measuring and Evaluating E- Participation (METEP), dan model e-partisipasi Macintosh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Qlue, E- Musrenbang, dan D-Madrid ternyata memiliki perbedaan yang nyata dalam hal sejauh mana warga negara terlibat. Dalam model partisipasi Wilcox, Qlue hanya sebatas pada level informasi dan konsultasi, Qlue hanya bisa menerima aduan dari warga, melaporkan lewat aplikasi tersebut, memantau progress laporan. Berbeda dengan e-musrenbang, di mana warga selain mendapatkan informasi dan konsultasi, juga mendapatkan dukungan terkait dana yang diajukan baik melalui individu, rembug RW, maupun reses. D-Madrid, sebagai salah satu portal yang dikembangkan oleh pemerintah Madrid menjadi sebuah platform e- partisipasi serba lengkap, karena semua level dan tahapan dari model partisipasi Wilcox terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan tabel perbandingan derajat partisipasi menurut Arnstein, di mana Qlue maupun E-Musrenbang, keduanya termasuk dalam derajat Tokenism atau semu. Hal ini sangat berbeda jauh dengan D-Madrid, di mana D-Madrid sudah mencapai derajat citizen power, di mana warga negara dapat menggunakan kontrol atas usulan dan anggaran di portal D-Madrid. Dilihat dari model METEP dan model Macintosh untuk detail sampai level e-engagement, semakin menguatkan bahwa Qlue dan E-Musrenbang belum mencapai level e-decision/policy making dan belum mencapai level e-empowerment, sedangkan D-Madrid sudah mencapai level e-decision/policy making dan e-empowerment.
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu
Title: Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid (Sebuah Inovasi E-Partisipasi dalam Pelayanan Publik)
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan e-partisipasi antara Qlue, E-Musrembang dan D-Madrid.
Tulisan ini menggunakan tinjauan literatur artikel jurnal dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kemudian mengerucut hanya membahas dua tema e-partisipasi dalam hubungannya dengan pelayanan publik (Studi Kasus: Qlue (DKI Jakarta), E-Mesrenbang (DKI Jakarta), dan Decide-Madrid/D-Madrid (Madrid)), yakni pembahasan terkait: (1) partisipasi, e-partisipasi dan pelayanan publik; (2) membedah Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid, ditinjau dari model tingkatan partisipasi Wilcox, derajat tangga partisipasi Anrstein, Measuring and Evaluating E- Participation (METEP), dan model e-partisipasi Macintosh.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Qlue, E- Musrenbang, dan D-Madrid ternyata memiliki perbedaan yang nyata dalam hal sejauh mana warga negara terlibat.
Dalam model partisipasi Wilcox, Qlue hanya sebatas pada level informasi dan konsultasi, Qlue hanya bisa menerima aduan dari warga, melaporkan lewat aplikasi tersebut, memantau progress laporan.
Berbeda dengan e-musrenbang, di mana warga selain mendapatkan informasi dan konsultasi, juga mendapatkan dukungan terkait dana yang diajukan baik melalui individu, rembug RW, maupun reses.
D-Madrid, sebagai salah satu portal yang dikembangkan oleh pemerintah Madrid menjadi sebuah platform e- partisipasi serba lengkap, karena semua level dan tahapan dari model partisipasi Wilcox terpenuhi.
Hal ini diperkuat dengan tabel perbandingan derajat partisipasi menurut Arnstein, di mana Qlue maupun E-Musrenbang, keduanya termasuk dalam derajat Tokenism atau semu.
Hal ini sangat berbeda jauh dengan D-Madrid, di mana D-Madrid sudah mencapai derajat citizen power, di mana warga negara dapat menggunakan kontrol atas usulan dan anggaran di portal D-Madrid.
Dilihat dari model METEP dan model Macintosh untuk detail sampai level e-engagement, semakin menguatkan bahwa Qlue dan E-Musrenbang belum mencapai level e-decision/policy making dan belum mencapai level e-empowerment, sedangkan D-Madrid sudah mencapai level e-decision/policy making dan e-empowerment.
Related Results
Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara
<p>Perencanaan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma perencanaan sentralistik ke perencanaan desentralistik. Melalui pelibatan masyarakat dan para...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
Partisipasi Masyarakat Dalam Musrembang Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
Partisipasi Masyarakat Dalam Musrembang Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang
Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa ciro-ciroe dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana desa tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN
Musrenbang di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat terdapat 20 usulan yang masuk kedalam skala prioritas untuk ditahun berikutnya dapat terealisasi. Kemudian masih terdapat hambatan d...
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musrembang) DI Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musrembang) DI Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
Tujuan penelian untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (musrembang) di Kelurahan Kadidi. Partisipasi masyarakat di kelurahan dalam penyusunan rencana...
KOMPARASI PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL
KOMPARASI PENYELENGGARAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA NEW NORMAL
Pelayanan publik merupakan wajah dari sebuah birokrasi maupun organisasi, selain itu pelayanan publik juga harus diikuti dengan inovasi-inovasi yang terbaru sehingga pola...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARA PEMBANGUNAN ( MUSREMBANG ) DESA DI DESA LEPPANGENG KECEMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARA PEMBANGUNAN ( MUSREMBANG ) DESA DI DESA LEPPANGENG KECEMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tenta...
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL
AbstrakPeraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu pemerintah yang biasanya berupa suatu kebijakan. Kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola ma...

