Javascript must be enabled to continue!
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARA PEMBANGUNAN ( MUSREMBANG ) DESA DI DESA LEPPANGENG KECEMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
View through CrossRef
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah.Pelaksanaan Musrenbang Desa adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang ada di desa. Pelaksanaan Musrenbang Desa diatur dalam SPPN UU NO 25 Tahun 2004 dan Permendagri No 66 Tahun 2007 Mengenai Perencanaan Desa yang juga menjadi landasan Pelaksanaan Musrenbang Desa. Penelitian ini membahas tentang peran aktor dalam pelaksanaan Musrenbang Desa bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran yang dilakukan oleh aktor sebagai steakholder dan sebagai perwakilan masyarakat, untuk menyampaikan usulan perencanaan pembangunan desa dan mempertahankan usulan guna menjadi prioritas usulan rencana pembangunan desa pada pelaksanaan Musrenbang Desa, yang kemudian akan diajukan pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Leppangeng tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama.Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.
Title: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARA PEMBANGUNAN ( MUSREMBANG ) DESA DI DESA LEPPANGENG KECEMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Description:
Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no.
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah.
Pelaksanaan Musrenbang Desa adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang ada di desa.
Pelaksanaan Musrenbang Desa diatur dalam SPPN UU NO 25 Tahun 2004 dan Permendagri No 66 Tahun 2007 Mengenai Perencanaan Desa yang juga menjadi landasan Pelaksanaan Musrenbang Desa.
Penelitian ini membahas tentang peran aktor dalam pelaksanaan Musrenbang Desa bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran yang dilakukan oleh aktor sebagai steakholder dan sebagai perwakilan masyarakat, untuk menyampaikan usulan perencanaan pembangunan desa dan mempertahankan usulan guna menjadi prioritas usulan rencana pembangunan desa pada pelaksanaan Musrenbang Desa, yang kemudian akan diajukan pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.
Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Leppangeng tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama.
Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
EFEKTIVITAS DAN KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA LAGADING KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
EFEKTIVITAS DAN KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA LAGADING KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Abstract
The purpose of this study is to determine the effect of effectiveness on the management of business entities owned by Lagading District of Pitu Riase, Sidenreng Rap...
Perancangan Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Pendekatan Arsitektur Modern
Perancangan Universitas Ichsan Sidenreng Rappang Di Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Pendekatan Arsitektur Modern
Perancangan ini bertujuan 1) untuk mengetahui konsep makro dan mikro dalam, merancang Universitas Ichsan Sidenreng Rappang di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pendekatan Arsitekt...
Partisipasi Masyarakat Dalam Musrembang Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
Partisipasi Masyarakat Dalam Musrembang Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang
Tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa dalam penyusuan rencana pembangunan desa Tonrongnge dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana desa tersebut men...
ANALISIS KEPEMIMPINAN TERHADAP OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BARANTI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
ANALISIS KEPEMIMPINAN TERHADAP OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN BARANTI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat didalam pembangunan desanya seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, penghasilan, komunikasi dan kepemimpinanny...
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
Abstrak
UU No. 19 Tahun 2023 tentang APBN dan Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mencakup Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202...
Analysis Of The Financial Performance Of The Regional Government Of Sidenreng Rappang Regency Before And After Obtaining Fair Opinion Without Exemption (WTP)
Analysis Of The Financial Performance Of The Regional Government Of Sidenreng Rappang Regency Before And After Obtaining Fair Opinion Without Exemption (WTP)
This study aims to determine a comparison of the financial performance of the regional government of Sidenreng Rappang district based on the independence ratio, effectiveness ratio...
OPOSISI BINER PADA UNGKAPAN PAMALI MASYARAKAT TOLOTANG DESA OTTING: KAJIAN ANTROPOLOGI LEVI-STRAUSS
OPOSISI BINER PADA UNGKAPAN PAMALI MASYARAKAT TOLOTANG DESA OTTING: KAJIAN ANTROPOLOGI LEVI-STRAUSS
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan oposisi biner dalam pamali masyarakat Tolotang serta miteme dan mitos yang terdapat dalam pamali masyarakat Tolotang sebagai sumber d...

