Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Bantuan Hukum LKBH KORPRI pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hak Asasi Manusia
View through CrossRef
Bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bantuan hukum harus diberikan sesuai dengan asas bantuan hukum yaitu asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas. Tindak pidana korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh aparut sipil negara sehingga memerlukan bantuan hukum dalam proses penegakan hukum salah satunya adalah melalui LKBH KORPRI. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bantuan hukum LKBH KORPRI terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi menurut perspektif hak asasi manusia. Dari hasil pembahasan bahwa LKBH KORPRI tidak membantu ASN yang terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi. Hal tersebut bertentangan dengan asas bantuan hukum yaitu asas keadilan dan persamaan hukum dan tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia.
Title: Bantuan Hukum LKBH KORPRI pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hak Asasi Manusia
Description:
Bantuan hukum merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Bantuan hukum harus diberikan sesuai dengan asas bantuan hukum yaitu asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas.
Tindak pidana korupsi di Indonesia banyak dilakukan oleh aparut sipil negara sehingga memerlukan bantuan hukum dalam proses penegakan hukum salah satunya adalah melalui LKBH KORPRI.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bantuan hukum LKBH KORPRI terhadap ASN yang terlibat tindak pidana korupsi menurut perspektif hak asasi manusia.
Dari hasil pembahasan bahwa LKBH KORPRI tidak membantu ASN yang terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi.
Hal tersebut bertentangan dengan asas bantuan hukum yaitu asas keadilan dan persamaan hukum dan tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia.
Related Results
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana negara hukum dan bagaimana kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang lahir dari manu...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...