Javascript must be enabled to continue!
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK OLEH PEJABAT PUBLIK PENGGANTI
View through CrossRef
Dalam menjalankan tugas sebagai seorang pejabat publik tidak selamanya merekamampu menjalankan tugas atau memenuhi masa jabatan yang telah ditetapkan. Adanyaketidakmampuan memenuhi masa jabatan itu bisa disebabkan beberapa hal ;meninggalkan tugas untuk sementara, berhalangan tetap, tersangkut tindak pidana, ataumencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala daerah. Untuk menghindari kekosongankepemimpinan dan agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, perluditetapkan pejabat publik pengganti/sementara. Penetapan pejabat publikpengganti/sementara juga perlu dilakukan dalam proses pemekaran wilayah.Kewenangan yang dimiliki seorang pejabat publik pengganti/sementara tentuberbeda dengan pejabat publik yang definitif, karena cara memperoleh kewenangan itusendiri, apakah diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Sebagai implikasiperbedaan kewenangan itu, maka tanggungjawabnya pun berbeda.Pejabat publik pengganti memiliki kewenangan yang sangat terbatas, baik darisegi kewenangan itu sendiri maupun dari segi jangka waktu, oleh karena itu perlu adabatasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power),sehingga perlu ada batasan atau aturan yang jelas.
Title: PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK OLEH PEJABAT PUBLIK PENGGANTI
Description:
Dalam menjalankan tugas sebagai seorang pejabat publik tidak selamanya merekamampu menjalankan tugas atau memenuhi masa jabatan yang telah ditetapkan.
Adanyaketidakmampuan memenuhi masa jabatan itu bisa disebabkan beberapa hal ;meninggalkan tugas untuk sementara, berhalangan tetap, tersangkut tindak pidana, ataumencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala daerah.
Untuk menghindari kekosongankepemimpinan dan agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, perluditetapkan pejabat publik pengganti/sementara.
Penetapan pejabat publikpengganti/sementara juga perlu dilakukan dalam proses pemekaran wilayah.
Kewenangan yang dimiliki seorang pejabat publik pengganti/sementara tentuberbeda dengan pejabat publik yang definitif, karena cara memperoleh kewenangan itusendiri, apakah diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.
Sebagai implikasiperbedaan kewenangan itu, maka tanggungjawabnya pun berbeda.
Pejabat publik pengganti memiliki kewenangan yang sangat terbatas, baik darisegi kewenangan itu sendiri maupun dari segi jangka waktu, oleh karena itu perlu adabatasan kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power),sehingga perlu ada batasan atau aturan yang jelas.
Related Results
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN MEDIS
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN MEDIS
Penelitian ini berkaitan dengan pola proses pengambilan keputusan yang diambil oleh perawat dan paramedis di rumah sakit swasta di Surakarta, Jawa Tengah. Proses pengambilan keputu...
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
PENYALAHGUNAAN APBD OLEH PARA PEJABAT PUBLIK SAAT PANDEMI COVID-19
PENYALAHGUNAAN APBD OLEH PARA PEJABAT PUBLIK SAAT PANDEMI COVID-19
The Covid-19 pandemic has had a broad impact, especially on the Indonesian economy. All aspects are affected, especially the declining local revenue (PAD). PAD is one of the elemen...
Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance
Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance
<p>Kebijakan publik sebagai instrumen yang mensinergikan peran pemerintah dan publik belum berjalan secara optimal. Terjadinya fenomena beberapa kebijakan yang dibatalkan ata...
INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK
INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan social yang berdampak pada kondisi yang tidak merata pada sumber – sumber penghid...
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN MEDIS
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN MEDIS
Penelitian ini berkaitan dengan pola proses pengambilan keputusan yang diambil oleh perawat danparamedis di rumah sakit swasta di Surakarta, Jawa Tengah. Proses pengambilan keputus...
EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit kerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam proses pengembangan kompetensi pegawainya dalam hal ini pejabat Analis Kebijakan. Pusat pemb...
KONSEP IDEAL PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA
KONSEP IDEAL PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA
Permasalahan dalam penelitian ini yakni terdapatnya kekosongan hukum terkait pengujian peraturan kebijakan di Indonesia, hal ini menimbulkan pertanyaan lembaga manakah yang berwena...

