Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
View through CrossRef
Unit kerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam proses pengembangan kompetensi pegawainya dalam hal ini pejabat Analis Kebijakan. Pusat pembina jabatan AK membina dari sisi kemampuan, pengetahuan, dan unit kerja pegawai dari sisi penerapan pengetahuan, kemampuan dan perilaku. Namun peran unit kerja tempat pegawai beraktifitas seakan tidak terlihat dalam pengembangan kompetensi pegawai. Khususnya bagi pejabat fungsional analis kebijakan (pejabat AK) memiliki kompetensi khusus yakni analisis dan politis. Pejabat AK dibekali kemampuan substantif seperti kemampuan analisa kasus kebijakan (analisis) serta kemampuan untuk mengkomunikasikannya (politis). Penempatan pejabat AK akan menentukan kompetensi mana yang akan berkembang antara kompetensi analitis atau kompetensi politis. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa eksistensi unit organisasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat AK di LAN serta memberikan rekomendasi penyelesaian kendala yang dihadapi unit kerja organisasi. Menggunakan Metode melalui pendekatan kualitatif pada studi kasus di LAN. Hasilnya adalah perlu informasi lebih lengkap terkait proses pengembangan kompetensi dapat ditawarkan langsung pada pegawai atau melalui penunjukan langsung pada pejabat AK berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi serta perlu dilakukan pelaksanaan penugasan lintas kompartemen/ tugas khusus seperti kolaborasi antar unit kerja, pengembangan konsep kebijakan pengembangan kompetensi dan lainnya.Kata Kunci: eksistensi, peranan, unit kerja , pejabat AK, pengembangan kompetensi.
Title: EKSISTENSI UNIT KERJA DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT ANALIS KEBIJAKAN DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Description:
Unit kerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki peran penting dalam proses pengembangan kompetensi pegawainya dalam hal ini pejabat Analis Kebijakan.
Pusat pembina jabatan AK membina dari sisi kemampuan, pengetahuan, dan unit kerja pegawai dari sisi penerapan pengetahuan, kemampuan dan perilaku.
Namun peran unit kerja tempat pegawai beraktifitas seakan tidak terlihat dalam pengembangan kompetensi pegawai.
Khususnya bagi pejabat fungsional analis kebijakan (pejabat AK) memiliki kompetensi khusus yakni analisis dan politis.
Pejabat AK dibekali kemampuan substantif seperti kemampuan analisa kasus kebijakan (analisis) serta kemampuan untuk mengkomunikasikannya (politis).
Penempatan pejabat AK akan menentukan kompetensi mana yang akan berkembang antara kompetensi analitis atau kompetensi politis.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa eksistensi unit organisasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pejabat AK di LAN serta memberikan rekomendasi penyelesaian kendala yang dihadapi unit kerja organisasi.
Menggunakan Metode melalui pendekatan kualitatif pada studi kasus di LAN.
Hasilnya adalah perlu informasi lebih lengkap terkait proses pengembangan kompetensi dapat ditawarkan langsung pada pegawai atau melalui penunjukan langsung pada pejabat AK berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi serta perlu dilakukan pelaksanaan penugasan lintas kompartemen/ tugas khusus seperti kolaborasi antar unit kerja, pengembangan konsep kebijakan pengembangan kompetensi dan lainnya.
Kata Kunci: eksistensi, peranan, unit kerja , pejabat AK, pengembangan kompetensi.
.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARAHukum tata Negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudik...
Hubungan Peneliti dan Analis Kebijakan dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Hubungan Peneliti dan Analis Kebijakan dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Untuk memajukan kebijakan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis riset salah satunya dengan memperkuat unsur sumber daya manusia unggul di bidang teknis kebijakan pada...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan send...
Evaluasi Kesesuaian Pola Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Evaluasi Kesesuaian Pola Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Fungsi dan Tujuan dari pendirian Lembaga Pemasyarakatan menjadikan pembangunannya tak dapat dilakukan secara asal, diperlukan standar dan standarisasi agar bangunan Lembaga Pemasya...
Pengaruh Kompetensi Strategi Dan Kompetensi Etika Terhadap Pertumbuhan Usaha Yang Dimediasi Oleh Kompetensi Jaringan
Pengaruh Kompetensi Strategi Dan Kompetensi Etika Terhadap Pertumbuhan Usaha Yang Dimediasi Oleh Kompetensi Jaringan
The purpose of this research to examine whether 1) The influence between strategic competency on the business growth. 2) The influence between ethical competency on the business gr...