Javascript must be enabled to continue!
RELEVANSI BIROKRASI WEBERIAN TERHADAP PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA
View through CrossRef
This study aims to analyze the concept of Weberian bureaucracy and assess its relevance to improving and strengthening governance in Indonesia. The research focuses on answering how Weberian principles are understood within the context of public administration and the extent to which these principles can support a professional, accountable, and effective government system. The study employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from Max Weber’s works, public administration literature, scholarly articles on bureaucracy, and policy documents related to Indonesia’s Bureaucratic Reform agenda. Data collection was carried out through systematic literature review by reading, noting, and categorizing key information. The dara were the analyzed using content analysis to interpret central ideas concerning legal-rational authority, hierarchical structures, impersonal rules, and bureaucratic profesionalism. The findings indicate that Weberian principles remain relevant as a foundational framework for establisging a structured and accountable bureaucracy. However, Indonesia’s bureaucratic system continues to face challenges such a rigid hierarchical arrangements, slow technological adaption, and the persistance of patronage culture. Therefore, Weberian principles need to be integrated with modern governance innovations to enhance bureaucratic performance and improve the quality of public services.
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN
Title: RELEVANSI BIROKRASI WEBERIAN TERHADAP PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Description:
This study aims to analyze the concept of Weberian bureaucracy and assess its relevance to improving and strengthening governance in Indonesia.
The research focuses on answering how Weberian principles are understood within the context of public administration and the extent to which these principles can support a professional, accountable, and effective government system.
The study employs a library research method with a descriptive qualitative approach.
Data were obtained from Max Weber’s works, public administration literature, scholarly articles on bureaucracy, and policy documents related to Indonesia’s Bureaucratic Reform agenda.
Data collection was carried out through systematic literature review by reading, noting, and categorizing key information.
The dara were the analyzed using content analysis to interpret central ideas concerning legal-rational authority, hierarchical structures, impersonal rules, and bureaucratic profesionalism.
The findings indicate that Weberian principles remain relevant as a foundational framework for establisging a structured and accountable bureaucracy.
However, Indonesia’s bureaucratic system continues to face challenges such a rigid hierarchical arrangements, slow technological adaption, and the persistance of patronage culture.
Therefore, Weberian principles need to be integrated with modern governance innovations to enhance bureaucratic performance and improve the quality of public services.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah d...
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak
Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
Matriks dan Pengukuran Terhadap Kinerja Tata Kelola Teknologi Informasi
Matriks dan Pengukuran Terhadap Kinerja Tata Kelola Teknologi Informasi
Tata Kelola TI adalah fungsi organisasi yang dijalankan oleh para pemimpin, manajemen puncak dan manajemen TI, secara bersama-sama memantau implementasi strategi TI untuk memastika...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Good University Governance
Good University Governance
Tata kelola universitas merupakan proses pengelolaan dan pengaturan yang efektif dan efisien atas semua aspek kehidupan universitas, mulai dari kebijakan akademik dan administratif...
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Reformasi Birokrasi 4.0 berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang gesit (Agile Governance) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan...

