Optimalisasi Peran Daerah Tujuan Guna Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi

Capaian status perkembangan pada 152 kawasan transmigrasi belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil evaluasi tahun 2023, dari 52 kawasan prioritas nasional didapatkan persentase kawasan transmigrasi prioritas nasional yaitu; 5,76% kawasan berdaya saing, 65,38% kawasan mandiri, dan 28% kawasan berkembang. Sedangkan 100 kawasan prioritas Kementerian didapatkan kawasan transmigrasi prioritas Kementerian yaitu; 0% kawasan berdaya saing, 23% kawasan mandiri, dan 77% kawasan berkembang. Olehnya, perlu dilaksanakan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan ekonomi dan status perkembangan kawasan transmigrasi baik dari keselarasan regulasi, dukungan pemerintah daerah serta sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Revisi atas lampiran Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah langkah tepat agar selaras dengan Undang-Undang 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian untuk memberi peran dan ruang gerak pemerintah daerah yang lebih luas dalam mengembangkan wilayah yang merata dan berkeadilan.