Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DAN RUMAH BARANG PENYIMPANAN SITAAN NEGARA SANGGAU DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI

View through CrossRef
Abstract This research will focus on coordination between public prosecutors, especially at the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence that is still being used in the judicial process along with the factors that influence this coordination.Research was carried out through literature studies and through field studies. The data source in this research uses primary data and secondary data. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods.The results of the research show that coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence is carried out by entrusting confiscated items which are used as evidence in criminal cases to the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods when the Sanggau District Prosecutor considers this to be the case. necessary. The factors that influence coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Confiscated Property Storage House in storing evidence lie in the limitations that both agencies have in managing evidence in the form of confiscated or confiscated objects.Abstrak Penelitian ini akan difokuskan pada koordinasi antara penuntut umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti yang masih digunakan dalam proses peradilan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut.Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan. Sumber data dalam peneltian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti dilakukan dengan menitipkan barang-barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana kepada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau manakala pihak Kejaksaan Negeri Sanggau  menimbang bahwa hal tersebut perlu dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau  dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh kedua instansi dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang berupa benda sitaan atau barang rampasan.
Title: KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU DAN RUMAH BARANG PENYIMPANAN SITAAN NEGARA SANGGAU DALAM PENYIMPANAN BARANG BUKTI
Description:
Abstract This research will focus on coordination between public prosecutors, especially at the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence that is still being used in the judicial process along with the factors that influence this coordination.
Research was carried out through literature studies and through field studies.
The data source in this research uses primary data and secondary data.
Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods.
The results of the research show that coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods in storing evidence is carried out by entrusting confiscated items which are used as evidence in criminal cases to the Sanggau State Storage House for Confiscated Goods when the Sanggau District Prosecutor considers this to be the case.
necessary.
The factors that influence coordination between the Sanggau District Prosecutor's Office and the Sanggau State Confiscated Property Storage House in storing evidence lie in the limitations that both agencies have in managing evidence in the form of confiscated or confiscated objects.
Abstrak Penelitian ini akan difokuskan pada koordinasi antara penuntut umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti yang masih digunakan dalam proses peradilan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut.
Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan.
Sumber data dalam peneltian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder.
Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti dilakukan dengan menitipkan barang-barang sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana kepada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau manakala pihak Kejaksaan Negeri Sanggau  menimbang bahwa hal tersebut perlu dilakukan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Kejaksaan Negeri Sanggau  dengan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Sanggau dalam penyimpanan barang bukti terletak pada keterbatasan yang dimiliki oleh kedua instansi dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang berupa benda sitaan atau barang rampasan.

Related Results

Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kedudukan Kejaksaan Dalam Ketatanegaraan Dari Prespektif (Hukum Tata Negara)
Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...
SISTEM INFORMASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Kediri)
SISTEM INFORMASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Kediri)
Objektif. Kejaksaan Negeri Kota Kediri belum memiliki sistem untuk mengelola barang bukti dan barang rampasan. Selama ini Kejaksaan Negeri Kota Kediri masih menggunakan cara yang s...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SANGGAU
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SANGGAU
Abstract This study focuses on the implementation of communal land registration of indigenous communities and government efforts in protecting customary land registration, espec...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
In the process of investigating narcotics crimes, confiscation has a very important role because the purpose of confiscation is to take over and/or keep under its control narcotics...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...

Back to Top