Javascript must be enabled to continue!
laporan musyawarah desa lilis hasriyani
View through CrossRef
Pada kegiatan musyawarah ini Andi Patta Kr. Gonca selaku kepala bidang (KABID) Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto selaku narasumber memaparkan “Kedatangan Tim Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto di desa tompobulu, dalam rangka melakukan validasi data kemiskinan atau DTKS bagi warga di desa tompobulu, KABID mengatakan data yang akan divalidasi ini merupakan data hasil sensus BPS tahun 2015, jadi sekarang tahun 2020 dimana selama lima tahun terakhir kita tidak pernah melakukan verval data, jadi angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto jika dilihat dari data empirik itu tidak pernah berubah, angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto masih tinggi. selaku Kepala Bidang (Kabid) berharap setelah melakukan verval data kemiskinan atau DTKS, angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto dapat menurun.“Validasi DTKS ini, kami harap dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, terutama dari segi pendataan,” dimana proses Musyawarah Validasi DTKS dilakukan dengan cara menampilkan data yang berisi nama-nama dalam DTKS hasil sensus 2015 dan dibacakan langsung oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dengan disaksikan dan dikonfirmasi langsung oleh tiap-tiap Kepala Lingkungan apakah nama-nama dalam data tersebut masih hidup atau sudah meninggal, pindah domisili dan yang masih layak dapat bantuan atau sudah tidak layak dapat bantuan.
Title: laporan musyawarah desa lilis hasriyani
Description:
Pada kegiatan musyawarah ini Andi Patta Kr.
Gonca selaku kepala bidang (KABID) Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto selaku narasumber memaparkan “Kedatangan Tim Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto di desa tompobulu, dalam rangka melakukan validasi data kemiskinan atau DTKS bagi warga di desa tompobulu, KABID mengatakan data yang akan divalidasi ini merupakan data hasil sensus BPS tahun 2015, jadi sekarang tahun 2020 dimana selama lima tahun terakhir kita tidak pernah melakukan verval data, jadi angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto jika dilihat dari data empirik itu tidak pernah berubah, angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto masih tinggi.
selaku Kepala Bidang (Kabid) berharap setelah melakukan verval data kemiskinan atau DTKS, angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto dapat menurun.
“Validasi DTKS ini, kami harap dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, terutama dari segi pendataan,” dimana proses Musyawarah Validasi DTKS dilakukan dengan cara menampilkan data yang berisi nama-nama dalam DTKS hasil sensus 2015 dan dibacakan langsung oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto dengan disaksikan dan dikonfirmasi langsung oleh tiap-tiap Kepala Lingkungan apakah nama-nama dalam data tersebut masih hidup atau sudah meninggal, pindah domisili dan yang masih layak dapat bantuan atau sudah tidak layak dapat bantuan.
Related Results
Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang harus di Evaluasi yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan untuk mengeta...
laporan lilis hasriyani
laporan lilis hasriyani
Pada kegiatan musyawarah ini nazir sitaba selaku sekretaris desa sekaligus pembina dari karang taruna mengatakan bahwa Dalam upaya pemantapan program kerja Karang Taruna Desa Tomp...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari targ...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam ...
laporan raker karang taruna alief oktafiadi
laporan raker karang taruna alief oktafiadi
Pada kegiatan musyawarah ini nazir sitaba selaku sekretaris desa sekaligus pembina dari karang taruna mengatakan bahwa Dalam upaya pemantapan program kerja Karang Taruna Desa Tomp...

