Javascript must be enabled to continue!
Membaca Desentralisasi Asimetris dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
View through CrossRef
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis desentralisasi asimetris dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan pendekatan kualitatif, tulisan ini mengkaji kedudukan desentralisasi asimetris sebagai wujud pelimpahan kewenangan yang bersifat khusus/istimewa. Keberadaan desentralisasi asimetris tidak mengindikasikan bahwa desentralisasi simetris merupakan sebuah kegagalan, namun dalam perspektif yang lebih jauh keberadaan desentralisasi asimetris merupakan komponen pelengkap dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah pada kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan khusus dibandingkan dengan wilayah lain dengan berbagai pertimbangan. Terakhir bahwa keberadaan desentralisasi asimetris bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebuah jalan menuju kemapanan dalam menjalankan negara demokratis dalam kerangka kesatuan.
Title: Membaca Desentralisasi Asimetris dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Description:
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis desentralisasi asimetris dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan pendekatan kualitatif, tulisan ini mengkaji kedudukan desentralisasi asimetris sebagai wujud pelimpahan kewenangan yang bersifat khusus/istimewa.
Keberadaan desentralisasi asimetris tidak mengindikasikan bahwa desentralisasi simetris merupakan sebuah kegagalan, namun dalam perspektif yang lebih jauh keberadaan desentralisasi asimetris merupakan komponen pelengkap dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah pada kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan khusus dibandingkan dengan wilayah lain dengan berbagai pertimbangan.
Terakhir bahwa keberadaan desentralisasi asimetris bukan merupakan tujuan akhir melainkan sebuah jalan menuju kemapanan dalam menjalankan negara demokratis dalam kerangka kesatuan.
.
Related Results
Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia
Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia
Abstract The legal politics of Article 18, Article 18A and Article 18B of the UUDNRI 1945 (Indonesian Constitution) do not strictly state that Indonesia adheres to the concept of a...
Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di BMBA AIUEO Batujajar Bandung
Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di BMBA AIUEO Batujajar Bandung
Abstract. Based on the PISA report which was just released 2019, Indonesia's reading score is ranked 72 out of 77 countries (liputan6.com,2019). This condition shows the poor inter...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
makalah tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara
Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan send...
Negara kesatuan
Negara kesatuan
Bentuk Negara Kesatuan ialah bentuk negara yang di mana negara tersebut pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
DESENTRALISASI DI INDONESIA
DESENTRALISASI DI INDONESIA
Desentralisasi telah menjadi agenda penting dalam pembangunan di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan p...

