Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016
View through CrossRef
Temanggung is the highest tobacco-producing city in Indonesia, with this level there are several processed tobacco products such as manufactured tobacco, srintil tobacco and soft tobacco. Lebutan tobacco is tobacco that is thinly sliced as the main ingredient for "Nlinting" soft tobacco as a product of small and medium enterprises which has good potential. From an economic and cultural point of view, therefore if you get legal protection through Geographical Indications it will be very beneficial for the people of Temanggung from a Legal and Economic point of view. The method in this research is Normative Juridical. literature. This secondary data source comes from several relevant legal materials such as Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications.
Abstrak
Temanggung adalah kota penghasil Tembakau tertinggi di Indonesi, dengan tingkat tersebut ada beberapa olahan produk Tembakau seperti tembakau pabrikan, tembakau srintil dan tembakau lembutan. Tembakau lebutan adalah tembakau yang di potong tipis tipis sebagai bahan utama untuk ” Nglinting “ tembakau lembutan sebagi produk Usaha kecil Menengah yang memiliki potensi yang bagus. Dari segi ekonomi dan budaya.oleh sebab itu jika mendapatkan perlindungan hukum lewat Indikasi Geografis akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Temanggung dari segi Hukum dan Ekonomi, .Metode dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Title: Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016
Description:
Temanggung is the highest tobacco-producing city in Indonesia, with this level there are several processed tobacco products such as manufactured tobacco, srintil tobacco and soft tobacco.
Lebutan tobacco is tobacco that is thinly sliced as the main ingredient for "Nlinting" soft tobacco as a product of small and medium enterprises which has good potential.
From an economic and cultural point of view, therefore if you get legal protection through Geographical Indications it will be very beneficial for the people of Temanggung from a Legal and Economic point of view.
The method in this research is Normative Juridical.
literature.
This secondary data source comes from several relevant legal materials such as Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications.
Abstrak
Temanggung adalah kota penghasil Tembakau tertinggi di Indonesi, dengan tingkat tersebut ada beberapa olahan produk Tembakau seperti tembakau pabrikan, tembakau srintil dan tembakau lembutan.
Tembakau lebutan adalah tembakau yang di potong tipis tipis sebagai bahan utama untuk ” Nglinting “ tembakau lembutan sebagi produk Usaha kecil Menengah yang memiliki potensi yang bagus.
Dari segi ekonomi dan budaya.
oleh sebab itu jika mendapatkan perlindungan hukum lewat Indikasi Geografis akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Temanggung dari segi Hukum dan Ekonomi, .
Metode dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan.
Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Related Results
Potensi Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Potensi Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Temanggung Regency has an area of mostly highlands because it is located on the part of Mount Sindoro and Mount Sumbing. In general, these areas have lower temperatures and water i...
PROBLEMATIKA DALAM PENULISAN NAMA GEOGRAFIS BAHASA INDONESIA DAN RUSIA
PROBLEMATIKA DALAM PENULISAN NAMA GEOGRAFIS BAHASA INDONESIA DAN RUSIA
Perseteruan antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa tahun terakhir yang memuncak pada awal tahun 2022 cukup menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat Indon...
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam rangka perjanjian kredit Hipotek apabila debitur gagal memenuhi kewaji...
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Ketiadaan Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perdebatan. Keberadaannya yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg...
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelola...
TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA TEMBAKAU DI KPP PRATAMA TEMANGGUNG
TINJAUAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA TEMBAKAU DI KPP PRATAMA TEMANGGUNG
Penelitian ini bertujuan meninjau tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di daerah penghasil tembakau terbesar pertama di Indonesia yaitu Temanggung....


