PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN MENURUT UU ANTIMONOPOLI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)

Hukum persaingan usaha mengatur kewajiban pelaporan pengambilalihan saham perusahaan dengan persyaratan tertentu. Namun demikian masing-masing negara mengatur persyaratan pelaporan dengan sistem yang berbeda, demikian pula Indonesia dan Korea Selatan. Perbedaan ini yang melatarbelakangi masalah tentang bagaimana pengaturan penyampaian laporan pengambilalihan saham menurut UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoly Regulation and Fair Trade Act di Korea Selatan, serta perbedaan penerapan keterlambatan pelaporan dalam pengambilalihan di Indonesia dan Korea Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang kemudian akan dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kajian ini menemukan bahwa penyampaian laporan pengambilalihan saham di Indonesia diatur dalam Pasal 29 UU Antimonopoli jo. Pasal 5 PP No. 57 tahun 2010 dan Korea Selatan dalam Pasal 12 MRFTA. Kedua negara tersebut menggunakan sistem pelaporan post notifikasi, namun Korea Selatan menetapkan pra-notifikasi yang wajib dilakukan dengan batasan tertentu. Adapun sanksi keterlambatan pelaporan di Korea Selatan relatif lebih kecil, yaitu ₩100.000.000,00, sedangkan denda keterlambatan di Indonesia dengan perhitungan harian  hingga maksimal Rp25.000.000.000,-.