Javascript must be enabled to continue!
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
View through CrossRef
Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi tekait dengan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai mengenai pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang ada, seperti halnya dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Namun penerapan dan pengelolaannya belum begitu efektif, terlihat dari anggaran dan koordinasi pengelolaan baranng milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai
Title: Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
Description:
Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.
Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi tekait dengan pengelolaan barang milik daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai mengenai pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang ada, seperti halnya dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan.
Namun penerapan dan pengelolaannya belum begitu efektif, terlihat dari anggaran dan koordinasi pengelolaan baranng milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai.
Related Results
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerinta...
Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara
Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara
Barang Milik Daerah mempunyai fungsi yang fungdamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam implementasinya masih terbatas payung hukum bagi yang telah diatur ...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI
Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempe...
Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM
Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF ADM
Dinas perhubungan Kota Pekanbaru adalah salah satu instansi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki beberapa bidang d...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA
PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja (studi kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu). Data diperoleh melalu...
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN UJI BERKALA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TERHADAP ANGKUTAN KOTA
Dalam rangka penertiban angkutan umum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Pembina...
ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI
ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI
Pengelolaan aset tetap daerah berupaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan nilai suatu aset. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan aset tetap daerah B...

