ANALISIS POLA PENGELOLAAN MENUJU KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PUSKESMAS BLEGA SUDIYO

Beberapa Puskesmas di Kabupaten Bangkalan telah mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa adanya subsidi dari pemerintah daerah, namun untuk pencairan dana seringkali tidak tepat waktu karena masih terkendala alur birokrasi. Alur birokrasi yang terlalu panjang dan kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan dana menghambat kelancaran pelayanan di puskesmas. Penerapan kebijakan BLUD Puskesmas menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. BLUD Puskesmas, dana/pendapatan Puskesmas dapat langsung digunakan untuk operasional (fleksibilitas penggunaan dana) tanpa dibayarkan ke pemerintah daerah, sehingga dapat memangkas rantai birokrasi pemerintah daerah dan dengan demikian puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya secara produktif, efektif dan efisien. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan rancangan studi kasus untuk menggambarkan situasi dan mengkaji secara luas kesiapan implementasi kebijakan BLUD Puskesmas, dengan cara menganalisis kesiapan persyaratan teknis dan administratif Puskesmas, menganalisis peran stakeholder. Menganalisis suasana di Puskesmas Blega dalam kesiapan implementasi kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangkalan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam, observasi dan penggunaan dokumen. Hasil analisis menunjukkan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder cukup tinggi namun belum sepenuhnya siap dengan regulasi BLUD Puskesmas. Suasana yang terlihat di Puskesmas sudah mendukung, terlihat dari komitmen puskesmas yang sudah ada, sistem pengelolaan keuangan Puskesmas sudah ada namun belum terlatih dengan pengelolaan keuangan BLUD. Secara keseluruhan kesiapan implementasi kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya terlaksana, perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi yang mendukung dan sumber daya yang memadai.